ANTISIPASI setiap risiko yang ada diperlukan agar aktivitas mudik Lebaran tahun ini mampu mendorong roda perekonomian nasional.
"Pilihan dari setiap kebijakan pasti ada risikonya, tinggal bagaimana kita mampu mengantisipasi setiap risiko yang muncul seperti pada kebijakan mempersilakan masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/4).
Baca juga: Sistem Satu Arah Diterapkan dari Cikampek Hingga Semarang
Menurut Lestari, sejumlah risiko seperti masih ada 15 % kelompok masyarakat yang masih rawan terpapar Covid-19 karena beberapa hal seperti komorbid, belum divaksin, balita dan anak-anak, sehingga belum memiliki imunitas yang memadai.
Pada satu pemberitaan Epidemiolog UI Pandu Riono mengungkapkan pada November dan Desember 2021 lalu, tingkat imunitas penduduk cukup tinggi mencapai 90%. Dalam hal ini, penduduk Indonesia secara rata- rata sudah memiliki imunitas.
Namun, jelasnya, masih ada 15% masyarakat yang tidak pernah terinfeksi dan belum mendapatkan vaksinasi, sehingga rawan bila terpapar Covid-19.
Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, lonjakan keberangkatan pemudik yang diperkirakan terjadi juga berisiko menciptakan kemacetan di beberapa jalur mudik yang bisa berakibat fatal.
Antisipasi dalam bentuk terus mengupayakan peningkatan imunitas masyarakat lewat pengaplikasian vaksin booster dan pengaturan yang cermat arus mudik, tambah Rerie, harus terus ditajamkan lewat sejumlah simulasi dan skenario operasi di lapangan.
Pergerakan sekitar 85 juta pemudik tahun ini secara hampir bersamaan, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, tentunya membutuhkan pengelolaan yang mumpuni dari semua sisi untuk menghindari terjadinya korban jiwa.
Rerie sangat berharap, semua pihak bisa ikut ambil bagian dalam mengupayakan suksesnya mudik Lebaran tahun ini.
Karena, jelasnya, peristiwa mudik Lebaran tahun ini tidak sekadar memenuhi rasa rindu masyarakat akan kampung halaman mereka. Lebih dari itu, ujar Rerie, mudik tahun ini merupakan bagian dari upaya pemulihan perekonomian nasional. (RO/OL-6)
