Rabu 20 Oktober 2021, 16:09 WIB

PAN Senang dengan Kinerja 2 Tahun Jokowi-Maruf

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
PAN Senang dengan Kinerja 2 Tahun Jokowi-Maruf

Ist
Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

 

ADA beberapa catatan yang bisa disampaikan terkait dua tahun Jokowi-Maruf. Harus diakui bahwa periode kedua Jokowi ini adalah masa sulit dan penuh tantangan. Sebab, tidak begitu lama setelah dilantik, dunia menghadapi wabah Covid-19. Semua negara disibukkan dengan penanganan wabah tersebut. Tidak terkecuali Indonesia.

"Pemerintah kala itu kesulitan. Agak sedikit mencekam juga. Kalau kita datang ke rumah sakit, ada banyak pasien yang terpapar. Ada banyak kendala yang harus ditangani. Untungnya, semua tenaga medis tetap siap siaga. Tidak ada yang menyerah. Kita salut kepada mereka," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Rabu (20/10).

Baca juga: Mantan Kades Diperiksa Jaksa terkait Aset Kasus ASABRI

Menurut Anggota Komisi IX itu terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan pada periode pandemi virus ini. Pertama upaya pemerintah menangani Covid-19 dari sisi kesehatan dan kedua dalam mengendalikan dan memulihkan ekonomi nasional. 

Kedua hal ini dinilai berkaitan antara satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, kedua hal ini juga sangat terkait dengan sektor kehidupan sosial dan ekonomi lainnya.

Dari sisi kesehatan, pemerintah dinilai telah berupaya keras untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di awal pandemi, pemerintah terkesan agak sedikit lambat. Tetapi itu bisa dipahami mengingat persoalan covid-19 adalah persoalan baru. 

Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapinya. Namun, pemerintah perlu diapresiasi dengan gerak cepatnya untuk membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan kesehatan akibat Covid-19. Satuan tugas itu juga digandengkan dengan satuan tugas untuk pemulihan ekonomi nasional.

Harus diakui bahwa infrastruktur kesehatan tidak semuanya siap menghadapi Covid-19. Untuk itu, di awal sekali, pemerintah menetapkan 100 rumah sakit yang menjadi rujukan covid. Rumah-rumah sakit ini dinilai lebih siap karena sebelumnya telah dijadikan sebagai tempat perawatan bagi masyarakat yang terpapar flu burung. Tentu, faskes-faskes ini harus dilengkapi dengan alkes dan tenaga medis yang mumpuni.

Seiring dengan perkembangan pandemi, pemerintah menghadapi berbagai persoalan secara fluktuatif. Puncaknya adalah pada saat tingginya penyebaran virus covid di berbagai kota besar di Indonesia. Pada saat itu, semua rumah sakit penuh. Bahkan, banyak rumah sakit yang harus mendirikan tenda di sekitar halaman rumah sakit untuk menampung seluruh masyarakat yang terpapar. 

"Persoalannya kan tidak hanya soal tenaga medis dan ketersediaan tempat tidur. Waktu itu, terjadi kelangkaan oksigen. Banyak rumah sakit yang mengeluh. Begitu juga kelangkaan obat-obatan Covid. Kalaupun ada obat, harganya sangat tinggi sekali. Banyak yang tidak sanggup membeli," benernya.

Semua itu adalah tantangan yang tidak ringan. Harus diakui bahwa pemerintah sangat sabar untuk menghadapi semuanya. Pada akhirnya, eskalasi yang terpapar menurun. Tingkat hunian rumah sakit juga menurun. Yang sakit dan meninggal turun drastis. Ini harus diapresiasi. 

"Negara lain banyak juga yang terkejut dengan Indonesia. Bahkan, Malaysia tertinggal dengan kita. Ini harus disyukuri. Semua pihak tetap harus berkontribusi. Caranya, tetap menerapkan prokes secara ketat di semua tempat," ujarnya.

Dari sisi pemulihan ekonomi, pemerintah dinilai juga bekerja cukup maksimal. Beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5 persen. Di tengah pandemi seperti saat ini, resesi seperti ini tentu tidak mudah dihadapi. Perlu kerja keras dan keseriusan semua pihak untuk bertahan dan berupaya menaikkan kembali perekonomian nasional.

"Di titik ini, saya kira pemerintah bekerja maksimal. Buktinya, ekonomi bisa tumbuh positif. Tingkat pertumbuhannya sangat baik. Bahkan, sekarang sudah mendekati 5 persen. Itu artinya, kita sudah tidak resesi lagi. Tinggal bagaimana bisa mempertahankan dan meningkatkan yang ada saat ini".

Namun demikian, harus diakui bahwa pemerintah belum mampu mengantisipasi gelombanh PHK. Ada puluhan juta pekerja yang terpaksa di-PHK dan dirumahkan. Ini harus menjadi perhatian. Mereka yang terdampak ini harus dipikirkan agar kembali bisa bekerja dan bisa menghidupi keluarganya.

"Karena itu, kita harus terus mendukung program bantuan subsidi, bantuan sosial, dan pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan pemerintah. Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki daya beli. Di basis terendah di pedesaan, daya beli sangat berpengaruh untuk mendorong stabilitas ekonomi. Dengan bantuan langsung tunai menjadi sangat penting saat ini," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

dok.ist

Hakim Anggota Pengadilan Pajak Kasus SBS Dinilai Tak Profesional

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 30 November 2021, 11:17 WIB
KETUA Pengadilan Pajak diminta mengganti hakim dalam kasus pajak PT SBS agar penanganan kasus pajak tersebut berjalan sesuai kaidah hukum...
Ist/DPR

BURT DPR Kritisi Aturan Wajib Rapid Test Antigen bagi Pendatang di Bandara Sam Ratulangi

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 09:41 WIB
  Wakil Ketua BURT Evita Nursanty mengungkapkan kebijakan daerah tersebut menimbulkan pertanyaan dari sebagian besar masyarakat...
Ist/DPR

Puan: Potensi Kekuatan Non-Blok Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 09:25 WIB
Dalam Forum Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol, Puan menyatakan komitmennya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya