Pemerintah Harus Tambah Petugas Imigrasi

ANGGOTA Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah harus menambah petugas imigrasi agar kasus WN Tiongkok yang diketahui melakukan pengeboran di kawasan Bandara Halim Perdanakusumah tidak terulang kembali.

"Satu minggu kemarin kami melakukan penelusuran Informasi secara intensif dan dapat disimpulkan akar masalahnya tak lain soal minimnya jumlah SDM Direktorat Jenderal Imigrasi," ujar Dasco, Jumat (6/5).

Lebih lanjut kata dia, faktanya memang sulit bagi Ditjen Imigrasi untuk mengawasi pergerakan serta tindak tanduk orang asing dengan jumlah pegawai yang masih sangat sedikit. Saat ini jumlah pegawai Ditjen Imigrasi sekitar 7000 orang. Dasco menilai jumlah tersebut sangat sedikit.

"Kita bisa bandingkan dengan Malaysia yang wilayahnya jauh lebih kecil dari kita pegawai imigrasinya 12.000 orang, bahkan Singapura dengan wilayah sekecil itu memiliki 6000 orang pegawai," tandasnya.

Dengan minimnya jumlah pegawai tersebut ia beranggapan tak heran fungsi pengawasan dan intelejen keiimigrasian yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2011 menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan. Pihaknya juga mendapat informasi bahwa saat ini banyak terjadi kekosongan dan kekurangan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara di Kalbar, Kaltim, Papua, NTT serta pulau-pulau terluar.

"karena itu penambahan pegawai Ditjen Imigrasi adalah syarat mutlak perbaikan kinerja. Setidaknya kita perlu 20.000 pegawai untuk mengcover wilayah yang begitu luas," terangnya.

Selain itu, menurut Dasco, Menpan RB Yudhi Chrisnadi harus mencabut moratorium penerimaan CPNS di Dirjen Imigrasi. Ia beranggapan, moratorium tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan secara membabi buta pada setiap instansi pemerintah.

"Harus dipertimbangkan secara matang tergantung situasi dan kondisi masing-masing instansi," pungkasnya. (OL-2)