Survei : Mayoritas Masyarakat Dukung Program Vaksinasi

LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei persepsi masyarakat mengenai vaksinasi covid-19. Mayoritas masyarakat yakni sebanyak 84,9% menyatakan setuju dengan program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. 

Dukungan publik terhadap program vaksinasi itu diharapkan menjadi modal bagi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan.

"Hampir 85% itu setuju dengan program vaksinasi. Ini hal yang bagus. Yang tidak setuju sedikit di kisaran 10%. Ini dukungan yang cukup besar terhadap program vaksinasi dari sudut pandang opini publik masyarakat," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers daring, Minggu (18/7).

Survei itu juga mengungkap 68,6% masyarakat percaya vaksinasi dapat mencegah penularan virus korona. Sementara itu, ada sekitar 23,5% yang menyatakan tidak percaya. Menurut Djayadi, jumlah yang tidak percaya itu perlu menjadi perhatian untuk sosialisasi dan edukasi agar program vaksinasi bisa berjalan sesuai target.

Dari hasil survei 1.200 responden yang digelar pada Juni 2021 itu, masih banyak warga yang belum mendapat vaksinasi. Sekitar 82,6% warga menyatakan belum divaksinasi. Dari jumlah yang belum divaksinasi itu, sebagian besar atau 63,6% bersedia divaksin sedangkan 36,4% tidak bersedia. Alasan tidak bersedia divaksin karena takut dengan efek sampingnya (55,5%), menilai vaksin tidak efektif (25,4%), dan merasa tidak membutuhkan vaksin karena sehat (19%).

Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut hasil survei itu sejalan dengan temuan di lapangan. Menurut dia, saat ini masyarakat yang mendukung dan yakin dengan vaksinasi sudah jauh lebih banyak ketimbang yang tidak percaya. Masyarakat mulai sadar ancaman covid-19 lantaran kian banyak orang di sekeliling yang terpapar.

Baca juga : Survei : PPKM Darurat Bikin Kepuasan dan Kepercayaan pada Presiden Turun

"Di lapangan sekarang warga itu sangat antusias mengikuti vaksinasi. Kalau dulu kita agak susah memikirkan strategi untuk vaksinasi karena banyak yang tidak percaya covid-19. Ada karena alasan agamis, ada yang terpengaruh faktor politis, dan ada juga yang masih bimbang dimensi medisnya," ucapnya.

Bima sepakat semua pihak agar bahu-membahu melakukan percepatan vaksinasi. Tantangannya, ucapnya, memastikan teknis vaksinasi agar efektif dan sederhana. Bima menyebut di lapangan kendalanya terkadang ada ketidaksinkronan teknis di lapangan. Pemda juga merasa fokus kelompok vaksinasi kerap berubah cepat meski belum menjangkau semuanya.

"Kita paham pusat sangat ingin ini terakselerasi tapi itu harus diatur semua. Semula misalnya pemda diminta fokus di pelayan publik, belum selesai semua diminta bergeser di pralansia, belum selesai lagi kemudian diminta bergeser ke kelompok komunal tertutup seperti di rusun kemudian diminta lagi ke anak dan remaja," ujarnya.

Bima juga menyarankan adanya koordinasi yang lebih erat antar institusi/lembaga yang juga melaksanakan vaksinasi. Pasalnya, saat ini vaksin juga disebar ke TNI, Polri, ormas, hingga partai politik. Ia berharap ada koordinasi yang lebih matang agar penyediaan tenaga kesehatan (nakes) untuk vaksinasi lebih baik.

"Sekarang distribusi vaksin tidak lagi ke dinas kesehatan. Langsung ada yang ke TNI, Polri, ormas, partai dsb. Ini bagus tapi persoalannya ialah nakesnya ada di kita," tukasnya. (OL-7)