BPIP Susun Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi ASN

DALAM rangka melakukan proyek perubahan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara, Kedeputian Pengkajian dan Materi melakukan Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 'Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Kalangan ASN', di Bogor, 16 April 2021.

Diskusi yang dilakukan secara daring dan luring ini dipimpin oleh Direktur Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara (SMMAN), Aris Heru Utomo. Dan dihadiri oleh Deputi Pengkajian dan Materi Prof Adjie Samekto, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan staf Kedeputian Pengkajian dan Materi dan Kedeputian Hubungan Antar Lembaga serta dari narasumber dari Alvara Setara Institute, Alvara Research Center, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta.

Mengawali pertemuan, Direktur SMMAN BPIP Aris Heru Utomo menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan diskusi kelompok terpumpun ini adalah untuk mendapatkan masukan terkait proyek perubahan yang dilakukan BPIP melalui penyusunan peta jalan PIP bagi ASN atau Pandu ASN. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dipetakan pola, bentuk dan sumber terbentuknya perilaku menyimpang dari nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN.

Ditambahkan Aris, bahwa nantinya Pandu ASN diharapkan dapat memberi panduan bagi ASN dalam menjawab tantangan yang dihadapinya di tengah fenomena disruption (disrupsi) saat ini. ASN diharapkan dapat bersikap agile dan adaptif menghadapi perubahan nasional dan global serta persaingan yang tidak lagi linear, termasuk godaan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

“ASN memiliki peran sangat penting dalam penyelenggaraan negara karena selain jumlahnya yang sangat besar, juga tersebar di semua sektor birokrasi di kementerian/Lembaga termasuk di dunia pendidikan. Sebagai birokrat, ASN memiliki peran penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di Pusat dan Daerah. Sebagai guru dan dosen, ASN juga berperan sangat penting dalam mencerdaskan generasi muda,” ujar Aris lebih lanjut.

Sementara itu, dalam paparannya, peneliti Alvara Research Center Lili Purwandi menyampaikan sejumlah data menarik dari survei yang dilakukan September-Oktober 2017. Antara lain adanya ikatan persaudaraan yang kuat di kalangan Muslim untuk lebih memberikan bantuan ke Palestina dibandingkan membantu sesama warga negara dan bangsa di Indonesia Timur (40,5%), tidak setuju pemimpin non-Muslim (40,5%), mendukung ideologi Islam (19,4%), dan setuju mendukung khilafah (22,2%).

Adapun peneliti LIPI Amin Mudzakkir menyampaikan mengenai tingginya artikulasi politik identitas yang cenderung intoleran di daerah-daerah yang memiliki memori kolektif Islam politik yang justru melibatkan aktor-aktor politik yang nasional sekuler. Amin juga melihat bahwa instrumen hukum yang tersedia saat ini belum dapat menindak ASN yang dituduh melakukan penyimpangan nilai-nilai Pancasila.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN misalnya belum memiliki mekanisme penindakan jika ada ASN yang terduga menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. “BPIP harus fokus pada pembinaan ASN dan menggandengnya,” saran Amin.

Selanjutnya, Koordinator Survey Nasional PPIM UIN Jakarta Yunita Faela Nisa menyampaikan data terkait survei yang dilakukannya terhadap guru dan dosen muslim di 34 provinsi. Dari survei diketahui antara lain bahwa terdapat 11,05% guru dan dosen yang sangat rendah pemahamannya tentang toleransi, 22,45% menolak kepala sekolah non-Muslim, 20,95% tidak setuju tetangganya yang non-Muslim menyelenggarakan kegiatan agama di kediaman, dan 17% yang setuju jihad melawan non-Muslim.

Ditambahkan bahwa dari survei diketahui pula bahwa sumber-sumber informasi yang menyebabkan munculnya sikap intoleran antara lain adalah internet dan kelompok keagamaan.

Terakhir, Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengemukakan bahwa ancaman intoleransi ini tidak dapat dianggap main-main karena jika didiamkan akan terjadi transformasi dari pasif ke aktif hingga akhirnya menjadi radikal dengan puncaknya adalah melakukan tindakan teror. Karena dipandang penting untuk menangani sumber permasalahannya di hulu.

“BPIP harus mengambil peran agar perilaku intoleran tidak berkembang luas dan bertransformasi menjadi teror. BPIP bersama Kemendagri juga bisa mendorong Pemerintah Daerah agar menjadi pemerintahan yang inklusif, misalnya dengan mendorong tata kelola pemerintahan yang berpancasila,” saran Ismail Hasani.

Dari hasil-hasil survei dan diskusi dapat dicatat bahwa ajaran intoleransi sudah masuk ke kalangan terdidik, termasuk ke ASN. Munculnya sikap intoleransi, yang jelas menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, di kalangan ASN umumnya, berawal dari kegiatan keagamaan yang sesungguhnya baik tetapi kemudian menyimpang karena disusupi berbagai kepentingan politik.

Diketahui pula bahwa ASN memiliki peran penting dalam mencegah munculnya peraturan-peraturan yang diskriminatif. Karenanya BPIP diharapkan dapat melakukan advokasi guna mencegah menguatnya pemikiran-pemikiran yang diskriminatif di kalangan ASN. Kehadiran BPIP harus dijadikan momentum yang baik dalam membumikan Pancasila dan karenanya Pandu ASN menjadi salah satu langkah baik untuk memulainya di kalangan ASN. (RO/OL-10)