Pengambilalihan Demokrat Ancam Elektabilitas di 2024

AHLI Indonesia terkemuka dari Australia National University (ANU) Marcus Meitzner mengatakan,  elektabilitas Partai Demokrat akan terjun bebas menjadi 1-2% dan tidak akan lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 jika kepemimpinan Partai Demokrat diambil-alih Moeldoko. Partai Demokrat dipilih karena faktor ketokohan yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

“Jika mereka tidak ada, partai ini kehilangan daya tarik utamanya. Saya yakin elektabilitas Partai Demokrat akan terjun bebas menjadi 1-2% dan tidak akan lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024," ujar Marcus Meitzner dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (16/3/2021). 

Sebelumnya, dalam webinar yang diselenggarakan Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan Universitas Parahyangan, Meitzner dan pembicara lainnya Thomas Power dari University of Sydney menyiratkan ketidakyakinan mereka Partai Demokrat tetap dipilih konstituen yang saat ini berjumlah lebih dari 10 juta orang jika diambilalih oleh KSP Moeldoko.

Webinar itu bertajuk Kudeta Demokrat: Otoritarianisme Pemerintah? Selain Meitzner dan Power, Khoirunnisa Agustyati dari Perludem juga menjadi pembicara. "Bagaimana mungkin AHY yang elektabilitasnya 7-8% digantikan oleh orang yang elektabilitasnya 0%? Jadi, upaya kudeta ini tak bisa lain hanya bisa dibaca sebagai upaya menghancurkan Partai Demokrat," timpal Power. 

Meitzner dan Power mengaku tidak mengerti mengapa Presiden Jokowi tidak menyampaikan pernyataan atau melakukan tindakan atas upaya KSP Moeldoko mengambilalih Partai Demokrat ini. Pada pemerintahan demokratis lainnya, tindakan seperti ini biasanya berujung pada pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan. Pasalnya, posisi Kepala Staf Kantor Presiden atau di luar negeri biasa disebut sebagai Chief of Staff pada dasarnya melekat pada Presiden. 

Meitzner dan Power meyakini konflik Partai Demokrat yang diwarnai dengan terpilihnya Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang menambah kuat sinyal memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia. Banyak pengamat dan lembaga internasional dalam beberapa tahun terakhir ini sudah melontarkan sinyalemen tersebut. (RO/A-3)