Wahidin Halim Tepis Tudingan Mahar ke Demokrat

GUBERNUR Banten Wahidin Halim dan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Lenosin Hamsyah membantah pernyataan sejumlah penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menyebutkan Partai Demokrat pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono meminta mahar untuk Pilkada 2020 maupun pilkada sebelumnya. KLB tersebut dicap ilegal oleh Kubu Agus Harimurti Yudhoyono karena tidak sesuai dengan AD/ART yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM. 

"Tidak ada permintaan dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat) maupun pengurus Demokrat. Saya tidak pernah mengeluarkan dana untuk mahar sekecil apapun, sepeserpun dalam bahasa sederhananya," ujar Wahidin dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Senin (15/3/2021). 

Ia kemudian meminta agar tidak ada satupun pihak yang mengaitkan dirinya baik di media sosial maupun media TV bahwa Wahidin Halim kader Demokrat mengeluarkan mahar yang cukup besar sehingga tidak menjadi pengurus. "Saya tidak menjadi pengurus karena sibuk mengurusi rakyat sebagai gubernur," lanjutnya. 

Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin Hamzah yang memenang di Pilkada 2020 bercerita bahwa ketika dipanggil Partai Demokrat dirinya hanya memaparkan rencana kampanye dan kesiapan saya memenangkan pilkada. Menurut dia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan pimpinan partai menilai secara objektif berdasarkan survei sebelum memutuskan mendukung pencalonan kala itu. 

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak dimintai mahar apa pun. Tentu saja saya ditanya tentang kesiapan keuangan yang saya miliki untuk keperluan kampanye dan saksi. Itu wajar karena saya akan bertarung. Tapi saya tegaskan tidak ada mahar untuk DPP. Saya didukung semata-mata karena saya berpotensi paling besar untuk menang. Terbukti saya menang," kata pria yang karib disapa Enos itu. 

Kepala-kepala daerah yang didukung Partai Demokrat disebut-sebut dikenakan mahar oleh kepengurusan Partai Demokrat jika ingin bertarung di pilkada. Mereka membantah tudingan itu dan menegaskan memang mengeluarkan biaya kampanye dan saksi dalam batas-batas yang wajar serta sudah dilaporkan. Tudingan setoran mahar ini diduga dilontarkan oleh pihak KLB setelah mereka terus gagal membuktikan keabsahan penyelenggaraan kegiatan mereka. (RO/A-3)