Kapolri Janji Tindak Kelompok Intoleran

KAPOLRI Jenderal Badrodin Haiti mengaku dirinya secara khusus telah memerintahkan kepada seluruh kapolda di seluruh Indonesia untuk menindak tegas kelompok yang melanggar konstitusi.

Badrodin juga membantah ada polisi yang sengaja melindungi atau memihak kelompok intoleran seperti yang terjadi di Yogyakarta dan Riau.

"Kemarin (Rabu, 6/4) sudah dilakukan video conference kepada seluruh jajaran kapolda untuk menindak tegas jika ditemukan lagi hal seperti itu," katanya, kemarin.

Badrodin juga mengklaim telah berpesan kepada seluruh jajarannya untuk tidak kalah melawan kelompok-kelompok tersebut.

"Negara enggak boleh kalah. Walau jumlah kami kalah banyak, misalnya, juga enggak boleh kalah oleh kelompok itu."

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, seperti yang disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, memerintahkan Kapolri menindak kelompok intoleran (Media Indonesia, 7/4).

Sebelumnya, pada Jumat (1/4), massa Front Pembela Islam Riau membubarkan diskusi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam Pekanbaru.

Alasan pembubaran ialah diskusi menghadirkan tokoh Syiah AM Safwan.

Sehari kemudian (2/4), massa dari sejumlah ormas menggeruduk acara Lady Fast 2016 di Studio Survive Garage Bantul, DIY. Alasannya, acara itu ajang kemaksiatan.

Padahal, acara itu diskusi tentang perempuan dan pemutaran film.

Terkait dengan aksi kekerasan itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, meminta aparat tidak ragu menindak para pelaku.

"Aparat harus bertindak cepat dan jangan ragu-ragu," katanya di Yogyakarta, kemarin.

Buya mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya polisi, tidak diam terhadap ormas-ormas anarkistis dan intoleran.

"Jangan diam melihat keadaan seperti ini, sangat meresahkan masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Alissa Qotrunnada Munawaroh Rahman atau biasa disapa Alissa Wahid menyesalkan pembubaran acara Lady Fast. Hal itu memperburuk citra Yogyakarta yang dikenal sebagai city of tollerance.

"Dari kultur tepa selira (menghargai), jadi kultur main hakim sendiri," katanya.

Alissa menilai polisi hanya memiliki perspektif menghindari konflik tanpa menjamin hak-hak konstitusional warga negara. (Mal/FU/X-5)