Pembahasan RUU Tax Amnesty Rawan Politik Transaksional

LAMBANNYA pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty dapat mengganggu agenda kerja DPR dan pemerintah dalam membahas APBN-P 2016. Alotnya pembahasan RUU itu mengindikasikan tarik menarik kepentingan antara fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah.

"DPR sadar pemerintah butuh agar RUU ini segera disahkan. Patut diduga ini dijadikan alat politik transaksional oleh fraksi-fraksi di DPR. Bisa jadi ini juga balasan terhadap penundaan pembahasan revisi UU KPK oleh pemerintah," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bambang Abdul Sahid di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (7/4).

Sebagaimana diberitakan, Badan Legislasi DPR sebelumnya telah menyepakati membahas RUU ini pada Masa Sidang III. Namun, seluruh fraksi kemudian sepakat menunda pembahasan hingga masa reses usai atau memasuki Masa Sidang IV.

Menurut Bambang, hal ini menunjukkan tarik ulur kepentingan fraksi-fraksi di DPR dalam pembahasan RUU. Jika dibiarkan berlarut-larut, agenda kerja pemerintah dan DPR bakal menumpuk pada masa sidang berikutnya.

"DPR harus pastikan bahwa di Masa Sidang IV pembahasannya bisa cepat atau bahkan sudah bisa disahkan. Karena ini menyangkut pembahasan APBN-P 2016 juga. Jangan sampai pembahasan dilatari agenda dan kepentingan politik masing-masing fraksi," cetusnya. (Deo/OL-5)