Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PRESIDEN Joko Widodo mengulangi pernyataan kerasnya terkait penggaungan benci produk luar negeri. Jokowi menekankan bahwa tidak ada yang salah dengan sikap tersebut. Sebagai anak bangsa, memang sudah semestinya masyarakat Indonesia bangga menggunakan produk-produk negeri sendiri.
"Kemarin saya sampaikan untuk cinta produk indonesia dan benci pada produk asing. Masa tidak boleh? Kan boleh saja tidak suka produk asing. Gitu aja kok ramai?" ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3).
Semestinya, dengan munculnya ajakan benci produk luar negeri, masyarakat Tanah Air terutama para pelaku usaha semakin bersemangat. Mereka harus mulai meningkatkan kualitas secara signifikan, memperbaiki desain dan kemasan produk. Harga yang ditawarkan juga harus kompetitif.
"Ini yang akan membuat konsumen menjadi loyal terhadap produk lokal," ucapnya.
Baca juga: Jokowi: Katakan Tidak pada Brand Luar Negeri
Kepala negara pun terus menyampaikan kepada kementerian dan lembaga serta BUMN untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada seluruh proyek pemerintah yang mereka tangani.
Ia meminta jangan sampai ada lagi proyek-proyek pemerintah yang dijalankan dengan bertumpu pada barang-barang impor.
"Seperti pipa. Itu kita sudah prdouksi banyak tapi masih impor. Untuk apa? Padahal dipakai untuk proyek-proyek pemerintah, untuk BUMN. Itu angkanya gede sekali. Kita yang harus memulai tidak suka produk luar negeri. Pemerintah dan BUMN," tegas mantan wali kota Solo itu.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan Indonesia sama sekali tidak menganut paham proteksionisme. Indonesia akan selalu menjadi negara terbuka dalam hal perdagangan. Sejarah membuktikan proteksionisme justru hanya akan membawa kerugian bagi negara yang menganutnya.
"Kita hanya tidak mau jadi korban praktik ketidakadilan dari perdagangan dunia. Saya tidak mau itu. Kita harus memanfaatkan secara optimal pasar dalam negeri karena ini besar sekali, 270 juta penduduk dan daya beli yang sangat besar untuk mendongkrak ekonomi kita," jelas Jokowi.
Investor yang hendak menanamkan modal di dalam negeri juga dituntut untuk membangun pabrik di Indonesia dan menggunakan bahan baku dari dalam negeri
Kalau hasil produksi mau diekspor, silakan. Tapi kita maju bersama-sama. Jangan mereka dapat untung kita jadi penonton, tidak boleh seperti itu lagi," ungkap Presiden.(OL-5)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved