Senin 22 Februari 2021, 22:51 WIB

Lemkapi Apresiasi Pendekatan Polri

Lemkapi Apresiasi Pendekatan Polri

ANTARA/AJI STYAWAN
Anggota Polri menyalurkan logistik kepada korban banjir.

 

DIREKTUR Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengapresiasi pendekatan Polri yang dilakukan secara persuasif terhadap relawan beratribut Front Pembela Islam (FPI) yang akan memberikan bantuan kepada korban banjir di Cipinang, Jakarta.
 
"Kami melihat Polri tidak melakukan pendekatan represif. Itu bagus agar situasi tetap kondusif. Kami minta kepada masyarakat silakan melakukan kegiatan kemanusiaan tapi tidak menggunakan nama ormas yang dilarang," kata Edi, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (22/2).

Edi menilai pendekatan persuasif yang dilakukan kepolisian dan TNI melarang penggunaan atribut organisasi terlarang dalam memberikan bantuan kepada korban banjir itu sudah tepat.
 
Dia juga mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan baik.
 
"Apalagi saat ini musim banjir. Banyak masyarakat yang kesulitan dan perlu bantuan," katanya.

Baca juga: Polri: FPI Organisasinya Dilarang, Bukan Kegiatannya

Apresiasi juga disampaikan kalangan DPRD DKI Jakarta, seperti disampaikan Pandapotan Sinaga yang menilai langkah kepolisian dan TNI membubarkan relawan beratribut ormas terlarang yang akan memberikan bantuan kepada korban banjir sebagai tindakan yang tepat.
 
"Ya sudah tepat lah. Kan pemerintah jelas sudah membubarkan. Berarti segala atribut yang ada di Indonesia ini sudah dilarang," kata legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
 
Menurut dia, pembagian bantuan kepada korban banjir tidak boleh menggunakan atribut ormas terlarang.
 
"Soal dia bagikan bansos ke korban banjir, ya jangan bawa-bawa nama organisasi yang dilarang. Jangan menjustifikasi berbuat baik tapi melanggar aturan yang sudah diputuskan pemerintah," kata Pandapotan.
 
Pandapotan berharap masyarakat menaati keputusan pemerintah yang telah menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang.
 
"Sudah dilarang pemerintah, ikuti saja. Kita ini kan negara yang jelas ada undang-undangnya, ada peraturannya, kita negara Pancasila," kata Pandapotan.
 
Hal senada disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak yang menilai wajar ketika polisi dan tentara membubarkan kegiatan organisasi terlarang.
 
"Seharusnya semua menaati hukum. Semua harusnya bisa memberi contoh yang baik. Kalau tujuannya membantu, harusnya tidak perlu atribut," kata Gilbert.

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

Namanya Terus Dikaikan, Moeldoko Ancam Partai Demokrat

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 25 Februari 2021, 20:28 WIB
"Saya tidak mengerti perkembangan internal mereka seperti itu. Saya pikir sudah selesai. Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya...
Antara

Joko Tjandra Beberkan Alasannya Tolak Action Plan dari Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 25 Februari 2021, 20:25 WIB
"Bahwa action plan ini sama sekali tidak bisa dikunyah. Tidak ada logika terhadap pembuatan proposal action plan ini," ujar...
Antara/Sigid Kurniawan

Klaim Kooperatif, Joko Tjandra Minta Dituntut Bebas

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 25 Februari 2021, 20:00 WIB
"Saya mohon tuntut bebas, karena tentunya waktu tim pemeriksa oleh Pak Rudi Margono (penyidik), saya buka semua, saya ceritakan semua,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya