Golkar Daftarkan Pengurus Rekonsiliasi

PARTAI Golkar mendaftarkan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM).

Langkah itu dilakukan setelah kubu Muktamar Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie dan kubu Muktamar Ancol yang dipimpin Agung Laksono sepakat untuk berislah dan membentuk kepengurusan rekonsiliatif.

Sebanyak 334 kader masuk dalam kepengurusan rekonsiliatif, termasuk 70 orang dari kubu Muktamar Ancol.

Mereka berharap Menkum dan HAM mengeluarkan surat keputusan (SK) baru sebagai pengukuhan terhadap DPP Golkar hasil rekonsiliasi.

"Jadi saya tadi sudah ketemu dengan Menteri Hukum dan HAM yang didampingi staf ahlinya, dan ini pertemuan kedua dalam satu minggu terakhir. Saya menyerahkan komposisi kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Bali yang sudah rekonsiliasi di mana telah akomodasi nama-nama yang diajukan kubu Ancol," kata Sekjen Golkar Idrus Marham seusai menemui Menkum dan HAM Yasonna H Laoly di Gedung Kemenkum dan HAM, Jakarta, kemarin.

Menurut Idrus, kubu Ancol mengajukan sebanyak 95 nama, tapi setelah diseleksi secara ketat, hanya 70 orang yang terakomodasi dalam kepengurusan baru.

"Pak Menteri menyampaikan insya Allah dalam waktu singkat sudah akan keluar SK tentang pengesahan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang sudah direkonsiliasi ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menkum dan HAM pada 28 Januari 2016 lalu mengaktifkan kembali SK bernomor M.HH-21.AH.11.01 tentang pengesahan DPP Golkar hasil Munas Riau tahun 2009.

Lebih lanjut, Idrus menyatakan telah menjelaskan kepada Menum dan HAM tenatang rencana Golkar untuk menggelar munas luar biasa (munaslub) yang menurut rencana akan berlangsung pada 7 Mei 2016.

"Munaslub itu masa baktinya hanya lanjutkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali dan Insya Allah Presiden Jokowi akan hadir membukanya. Tempatnya akan dibicarakan pada rapat pleno yang akan berlangsung Kamis mendatang," ujar Idrus.

Menurutnya masalah Golkar sudah selesai semua sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak sepakat dengan susunan kepengurusan dan rencana munaslub.

"Dan memang Pak Menteri Hukum dan HAM memberikan jaminan akan segera mengeluarkan suratnya untuk pengesahan kepengurusan yang ada."

Mengenai panitia munaslub, Idrus mengatakan Golkar segera melangsungkan rapat pleno untuk menentukan panitia dan tempat penyelenggaraan munaslub setelah kepengurusan rekonsili tif disahkan oleh pemerintah.

Idrus mengaku bahwa Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie telah bertemu dengan Presiden Jokowi pekan lalu untuk mengomunikasikan perkembangan rekonsiliasi Golkar serta mengundang Presiden untuk membuka munaslub. (Cah/Ind/P-3)