Isu Reshuffle Bergerak Liar

PRESIDEN Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan menegaskan tak segan-segan akan mengganti menteri yang terbukti tidak becus bekerja.

Peryataan Jokowi tersebut langsung dihubungkan dengan rencana perombakan (reshuffle) jilid II Kabinet Kerja.

Apalagi, mulai pekan lalu, Presiden memanggil sejumlah tokoh ke Istana Negara, seperti mantan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Arifin Panigoro, dan Erick Tohir.

Selain itu, Jokowi bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik dan pimpinan ormas, seperti NU dan Muhmmadiyah.

Bersamaan dengan itu, di media sosial beredar sejumlah versi susunan kabinet hasil reshuffle sehingga memunculkan berbagai tanggapan dan reaksi yang cenderung menjadi liar.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan Presiden mengetahui nama-nama menteri yang beredar di publik itu, tapi tidak ingin menanggapi lebih jauh.

"Presiden kan setiap waktu dan saat mengikuti apa yang terjadi di publik. Jadi beliau tahu," ucap Pramono di Istana Presiden, Jakarta, kemarin.

Dia membenarkan akan ada reshuffle kabinet, tetapi kapan dan siapa yang akan diganti sepenuhnya merupakan prerogatif Presiden.

"Presiden berdiskusi dengan orang-orang di sekeliling beliau, tetapi kapan waktunya, siapa orangnya, itu sepenuhnya tergantung Presiden," ujar Pramono.

Ia pun membenarkan bahwa Presiden kerap berdiskusi dengan petinggi partai pendukung pemerintah.

Salah satunya mengenai menteri-menteri yang layak dipertahankan atau diganti dari Kabinet Kerja.

Namun demikian, reshuffle tetap menjadi prerogatif Presiden, bukan desakan parpol.

"Intinya, Presiden ingin mendengarkan dari berbagai masukan, tetapi kapan waktunya dan siapa, itu sepenuhnya kewenangan Presiden," imbuhnya.

Pernyataan serupa dilontarkan Sekjen Partai NasDem Nining Indra Shaleh.

Mennurutnya, reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogratif Presiden sesuai Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, NasDem secara penuh mendukung apa pun keputusan Presiden.

Dukungan penuh itu merupakan sikap resmi NasDem selaku partai yang tergabung dalam kolisi pendukung pemerintah.

Sikap resmi tersebut sudah berulang kali ditegaskan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"NasDem mendukung pemerintahan Jokowi-JK secara penuh dan tanpa syarat," tandas Nining.

Jangan mendikte

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bereaksi keras atas manuver pihak-pihak yang berupaya menciptakan opini untuk mengarahkan isu reshuffle terhadap kadernya.

Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid mengatakan ada pihak yang mengincar kursi menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang kini diduduki kader PKB Marwan Jafar.

"PKB siap melawan manuver pihak-pihak tertentu. PKB akan melawan segala bentuk penggiringan isu guna merebut Kementerian DPDTT," tegas Jazilul.

Presiden, kata dia, mengetahui ada pihak yang sengaja mendorong atau mendiktenya dalam urusan reshuffle.

"Sikap Presiden sudah jelas, beliau tidak mau ditekan-tekan, tidak mau didikte, dan tidak mau diintervensi. Ini kok ada pihak-pihak yang pengen banget jadi menteri bikin gerakan dan isu macem-macem," paparnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, juga berharap reshuffle kabinet diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.

"Itu hak prerogatif Presiden dan Presiden sudah menyatakan tidak mau didikte. Maka jangan sampai ada yang mendikte, baik parpol, ormas, maupun perorangan. Sebaiknya kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memilih dan menimbang yang terbaik." (Uta/P-3)