Kementerian ESDM Banjir Titipan Proposal

MENTERI ESDM Sudirman Said menyebut penyerahan proposal dari pemerintah daerah untuk pembangunan pembangkit listrik seharusnya langsung ke kementerian yang ia pimpin dan tidak perlu menggunakan anggota DPR sebagai jasa perantara.

"Sebenarnya bisa langsung (ke Kementerian ESDM), tapi dalam perkembangan dipesan berbagai pihak," ujar Sudirman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Perihal anggota parlemen bertindak sebagai perantara proyek ia sampaikan saat bersaksi untuk terdakwa korupsi proyek pembangunan pembangkit listrik di Deiyai, Papua, Dewie Yasin Limpo.

Sudirman membenarkan Dewie pernah menyerahkan proposal pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai saat rapat kerja dengan Komisi VII di DPR pada 30 Maret 2015.

Saat itu, Dewie menyampaikan keadaan Deiyai yang tidak ada listrik, termasuk di kantor bupati.

Seusai rapat, Sudirman menyebut Dewie mendekati dirinya dan memperkenalkan seseorang yang belakangan ia ketahui sebagai Kepala nonaktif ESDM Deiyai Irenius Adii.

Dewie mengatakan Irenius yang akan bertanggung jawab mengenai pembangunan pembangkit listrik di Deiyai.

Setelah pertemuan tersebut, Sudirman mengaku tidak ada pertemuan selanjutnya.

"Proposal dari Dewie saya serahkan kepada Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana," ujar dia.

Sudirman hanya mengetahui dari Rida bahwa proposal yang diajukan tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa dianggarkan.

Pada persidangan sebelumnya, Rida menyatakan kekurangan dalam proposal tersebut ialah tidak adanya studi kelayakan dan detailed engineering design (DED).

Saat jaksa KPK Kiki Ahmad Yani menanyakan apakah selama ini banyak proposal masuk melalui anggota DPR,

Sudirman tidak menampik. Namun, Sudirman menganggap hal itu sebagai bagian dari tugas anggota dewan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

"Beberapa anggota DPR menyampaikan proposal di berbagai bidang (yang berkaitan dengan Kementerian ESDM) berdasarkan aspirasi yang masuk. Tapi (jawaban kami) proposal harus sesuai tahapan yang sudah diatur," cetusnya.

Ia mengatakan para anggota DPR tidak jarang menyerahkan proposal dari daerah yang bukan termasuk daerah pemilihan mereka. Deiyai bukanlah daerah pemilihan Dewie, yakni Sulawesi Selatan. (Cah/P-5)