Reshuffle, Ujian Besar bagi Jokowi

KABAR rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja jilid II kian santer. Meski tujuan utama reshuffle adalah perbaikan kinerja pemerintahan melalui penataan ulang kementerian, tidak bisa dipungkiri reshuffle juga erat dengan konsolidasi politik. Hal itu dinilai pengamat politik dari Poltracking Indonesia Hanta Yuda sebagai ujian politik besar bagi Presiden Joko Widodo.

"Rencana perombakan ini terus mundur karena pengaruh dari adanya tarik menarik antar partai politik yang membuat lama. Kalau hanya perkara catatan kinerja menteri, Presiden pasti sudah pegang," ujar Hanta kepada Media Indonesia, Minggu (3/4).

Dia mengatakan, Presiden memiliki perangkat lengkap untuk mendapatkan catatan hasil kinerja para pembantunya. Maka tidak sulit bagi presiden untuk menilai dan memberikan angka rapor bagi tiap-tiap kementerian.

Namun, yang menjadi masalah selanjutnya, konsolidasi politik menjadi sebuah agenda yang tidak bisa dikesampingkan. Menurut Hanta, rencana reshuffle ini adalah kombinasi dari dua hal. Satu, perbaikan kinerja dan performa pemerintahan. Lainnya, konsolidasi politik dengan partai-partai koalisi.

"Tentu saja utamanya meningkatkan meningkatkan kinerja kementerian. Tapi juga, ada konsolidasi politik demi memperkuat koalisi. Dua itu harus dikombinasikan, " sambungnya.

Menurutnya, saat ini, Jokowi perlu lebih menitikberatkan pada unsur yang pertama. Presiden diharapkan tidak terpengaruh dengan konsolidasi politik, terutama ketika sejumlah parpol yang menyatakan akan bergabung di dalam koalisi gencar melakukan komunikasi.

Meski reshuffle adalah hak prerogatif presiden, ia yakin presiden tidak mungkin mengambil keputusan tanpa ada komunikasi politik dengan para pemimpin parpol.

"Yang harus dihindari, Presiden jangan hanya mau merespon keinginan parpol-parpol tersebut. Jangan sampai ada kompensasi politik apalagi didikte," tegasnya.

Agenda peningkatan kinerja kementerian melalui perombakan, menurutnya merupakan hal yang harus menjadi prioritas.

Menurut catatannya, sejumlah pos kementerian yang memang menunjukan kinerja tidak optimal. Berbagai kriteria kelemahan menteri, menurutnya, perlu menjadi catatan Jokowi dalam mengganti menterinya. Di antaranya, menteri yang tidak memiliki komunikasi politik yang baik, tidak memiliki kemampuan koordinasi yang baik dengan kementerian lainnya, serta menteri yang memiliki agenda politik sendiri.

Berdasarkan survei yang dilakukannya, kementerian bidang ekonomi mendapatkan penilaian rendah dari opini publik.

"Tapi tetap yang paling valid adalah catatan kinerja yang dipegang presiden," imbuhnya. (OL-3)