Paradigma Rakyat untuk Pemilu Tekan Partisipasi

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) seharusnya dijadikan ajang semata-mata untuk menyejahterakan rakyat. Selama ini pandangan yang dibangun ialah rakyat untuk pemilu, bukan pemilu untuk rakyat.

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Nasrullah mengemukakan hal itu dalam diskusi mengenai problem dan solusi pelaksanaan pilkada DKI Jakarta, di Perpustakaan UNJ, Jakarta, Jumat (1/4).

Pandangan bahwa rakyat untuk pemilu membuat partisipasi pemilih relatif rendah. “Kalau pemilu untuk rakyat, akan punya efek yang luar bia-sa,” ujar Nasrullah.

Ia juga mengingatkan jika ingin menjadikan pilkada DKI yang cerdas dan berintegrasi, semua pihak baik penyelenggara maupun pemilih juga harus mengintegrasikan kedua hal tersebut.

“Kalau mau cerdas, semuanya harus cerdas. Kalau mau berintegritas, semua aktor harus berintegritas. Kalau ingin bangun (pilkada DKI) yang cerdas dan berintegritas, harus terintegrasi semuanya,” cetusnya.

Meskipun pilkada DKI Jakarta baru akan dihelat pada Februari 2017, gaung kawal pemilihan tersebut sudah mengemuka sejak dini. Selain munculnya relawan atau sahabat bakal calon gubernur DKI, BEM SI Jabodetabek pun tidak ketinggalan. Mereka bersiap mengawal jalannya pilkada DKI.

Koordinator Wilayah BEM SI Jabodetabek-Banten Malvin Pradito menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan penyelenggara pilkada demi menyukseskan Pilkada DKI 2017. BEM SI Jabodetabek juga akan melakukan proses edukasi dengan pencerdasan politik kepada masyarakat.

“Sayang kalau pemilihnya golput. Atau kalau proses demokrasinya terjadi kecacatan, misalnya terjadi politik uang. Maka itu, kita lakukan edukasi,” terang Malvin pada diskusi yang sama.

BEM SI Jabodetabek akan menyiapkan 18 ribu mahasiswa untuk mengawal pilkada DKI Jakarta. “Kami ingin pemimpin (DKI Jakarta) yang mempunyai integritas tinggi,” imbuh Malvin. (Nur/P-1)