Presiden Leluasa Pilih Menteri

KEDATANGAN tamu-tamu yang tidak masuk agenda resmi kepresidenan semakin menambah kencangnya isu perombakan kabinet. Salah satunya ialah Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang diam-diam mendatangi Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo, Kamis (31/3) sore.

Ketua DPP Partai Hanura Erik Satrya Wardhana mengatakan tidak mengetahui apa yang dibicarakan ketua umumnya dengan Presiden kala itu. Namun, ia tidak menepis adanya kemungkinan membahas soal perombakan kabinet di dalam pertemuan tersebut.

“Itu yang tahu Pak Wiranto, Pak Jokowi, dan Tuhan. Tapi bahwa reshuffle kabinet ada, itu iya. Karena tidak mungkin Pak Wiranto dalam beberapa hari ini agak intens ketemu Jokowi kalau di antaranya tidak membahas soal itu. Apakah berkaitan dengan Hanura di kabinet atau tidak, ya, itu bisa dua-duanya,” papar Erik dalam diskusi bertema Cukupkah hanya reshuffle?, di Jakarta, Sabtu (2/4).

Menurut Erik, perombakan kabinet ialah sebuah kebutuhan, sebab ada gap antara visi Presiden Jokowi dan para pembantunya yang memengaruhi misi yang dijalankan.

Kendati begitu, ia menilai Presiden tidak perlu terburu-buru dalam merekrut menteri pengganti. “Kalau dulu saat penyusunan awal kabinet ada kebutuhan untuk cepat mengakomodasi, wajar tidak ada proses seleksi. Sekarang kan waktunya panjang lebih leluasa. Jangan sampai salah memilih orang,” papar Erik.

Di tempat yang sama, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris meyakini perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi. Ia sependapat dengan Erik bahwa perombakan kabinet mau tidak mau harus dilakukan untuk menyatukan kembali visi dan misi presiden dengan para pembantunya.

“Harus diakui sebagian menteri tidak bisa mengikuti langkah cepat Jokowi dalam menyelesaikan persoalan. Sebagian menteri masih ada yang bekerja atas dasar petunjuk, instruksi, bahkan restu,” ujar Syamsuddin.

Tambahan dukungan baru yang diungkapkan kepada publik, seperti dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menjadi tantangan bagi Presiden Jokowi. Syamsuddin menilai tidak ada keharusan bagi Presiden Jokowi untuk mengakomodasi ketiga partai itu dalam kabinet.

Belum efektif

Perombakan kabinet, lanjut Syamsuddin, harus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Hal itu tampak ketika visi dan misi Presiden yang termaktub dalam Nawa Cita sudah terlihat.

“Copot saja anggota kabinet yang tidak layak. Tidak layak itu ada tiga hal, yaitu kinerjanya yang tidak fokus dan tidak implementatif, loyalitas dan kerja sama diragukan, serta integritas sebagai pejabat publik juga diragukan,” jelas Syamsuddin.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy menambahkan masih seringnya Presiden Jokowi mengeluhkan target yang tidak tercapai menunjukkan kerja kabinet belum efektif. Beberapa menteri terkesan tidak mengerti instruksi Presiden.

Di sisi lain, jajaran birokrasi di bawah menteri pun melakukan insubordinasi karena merasa nyaman dengan rezim-rezim sebelumnya. Karena itu, Irham menegaskan kualitas kepemimpinan ialah hal paling utama yang mesti dimiliki menteri. (P-1)