Politik Gagasan belum Jadi Landasan Memilih

PARTISIPASI masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sangat tinggi dibanding dengan negara lain yang menggelar pesta demokrasi yakni 76% sesuai data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Namun antusiasme tersebut hanya berlandaskan pada emosional dan personal bukan visi, misi atau program para kandidat.

"Partisipasi pilkada 2020 meski belum mencapai target nasional KPU (77,5%) namun sudah cukup tinggi apalagi pemilihan kali ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi covid-19 dan kekhawatiran akan menurunnya angka partisipasi akibat pemilih yang khawatir terpapar virus korona," ujar Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Media Indonesia, Jumat (25/12).

Angka itu, kata dia, menunjukkan pemilih di pilkada memiliki loyalitas dan komitmen pada agenda elektoral. Bila dibandingkan dengan tren partisipasi global, angka pengguna hak pilih di pilkada dan pemilu Indonesia termasuk yang paling tinggi.

"Hanya saja apakah komitmen pada agenda elektoral itu juga sudah diimbangi kedewasaan politik dari pemilih dalam membuat pilihan, masih harus dikaji lebih lanjut," jelasnya.

Ia menilai faktor emosional dan personal masih sangat dominan sebagai penentu keputusan pemilih. Visi, misi, dan program atau politik gagasan belum menjadi pertimbangan utama penentuan pilihan di pilkada.

"Narasi program dan gagasan belum menjadi isu utama bagi pemilih. Sentimen personal lebih dominan," ungkapnya.

Baca juga: Sengketa Pilkada Berpotensi Timbulkan Kerumunan

Meskipun demikian, politik gagasan sudah muncul dengan ditandai calon kepala daerah alternatif memenangkan kontestasi. Juga terdapat pasangan calon yang diusung koalisi kecil berhasil menggulingkan koalisi gemuk yang mendukung politik dinasti.

"Nah hal-hal seperti ini perlu menjadi sorotan kita sehingga publik kita makin logis dan substantif dalam membuat pilihan di pilkada," tutupnya.

Sementara itu, Komisi II DPR RI menilai pelaksanaan pilkada serentak 2020 sesuai protokol kesehatan. Namun penyelenggara dan pengawas harus tetap mawas diri karena tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Komisi II mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 2020. Semua stakeholders telah melakukan perannya dengan baik dan pelaksanaan Pilkada terhitung sukses terutama dari segi partisipasi masyarakat yang terlapor dari Bawaslu melalui aplikasi Siwaslu yakni partisipasi pemilih melebihi ekspektasi dan target KPU di pemilihan gubernur mencapai 82% serta di pemilihan bupati/wali kota 83%," papar Anggota Komisi II DPR Syamsul Luthfi kepada Media Indonesia, Jumat (25/12).

Menurut dia, kepatuhan masyarakat dan penyelenggara pilkada terhadap protokol kesehatan sangat baik. Itu terbukti dengan nihilnya laporan peningkatan yang signifikan pasien kasus covid-19 akibat pilkada.

Namun indikator sukses ini masih perlu diwaspadai dan tidak boleh lengah. Masih ada tahapan pilkada lainnya yakni gugatan sengketa hasil pilkada di MK yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan konflik horizontal.

"Itu dapat terjadi jika tidak diantisipasi dengan baik. Koordinasi pemerintah dan lembaga penyelenggaraan tetap harus berjalan baik hingga akhir proses pilkada tuntas sepenuhnya," pungkasnya.

Hingga Rabu 23/12, dari 270 daerah yang menggelar pilkada terdapat 135 permohonan gugatan sengketa. Rinciannya, 7 terkait pemilihan gubernur, 14 pemilihan walikota dan 114 pemilihan bupati.(OL-5)