Penyelesaian Konflik Papua Jangan Parsial

PENGAMAT Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth meminta pemerintah menggunakan tiga pendekatan yang terintegrasi dalam melakukan pembangunan di Papua. Ketiga pendekatan tersebut yaitu kemanusiaan, tanpa kekerasan, dan kesejahteraan dianggap bisa mengakhiri konflik kekerasan yang saat ini masih terjadi di wilayah tersebut.

“Jadi tidak bisa lagi pemerintah menyelesaikan masalah Papua hanya menggunakan pendekatan yang parsial,” katanya dalam diskusi policy brief ‘Papua: Pendekatan Sensivitas Konflik’ yang dilakukan secara online, Senin (21/12).

Ia menyebutkan, selama ini proses pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu berlangsung dalam situasi kekerasan. Sehingga hasil yang diharapkan berbagai pihak, baik di Jakarta maupun Papua, tidak bisa optimal.

“Sementara terjadi perbedaan pandangan yang dikotomis. Ini sudah berlangsung menahun. Apalagi model pembangunan yang dilakukan membuat terjadinya mistrust dan kecurigaan,” ujarnya.

Ia menyarankan pemerintah memperbaiki strategi komunikasi dan menggunakan metode dialog yang lebih inklusif untuk mengatasi kesalahpahaman antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.

Pemerintah juga perlu melakukan strategi koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

“Koordinasi ini nantinya fokus pada penanganan isu yang saling berkorelasi dan mengatasi sumber kekerasan dan ketidakadilan di Papua seperti masalah pengelolaan SDA,” jelasnya.

Sementara itu, jurnalis Media Indonesia Emir Chairullah yang menjadi penanggap dalam diskusi itu menyebutkan, pemerintah terkesan tidak fokus dalam mengakhiri konflik bernuansa separatis di Papua. Di satu sisi pemerintah mengakui adanya konflik di wilayah tersebut, namun enggan menjalankan langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik seperti negosiasi dan mediasi.

Baca juga : Wapres: Instansi dan Aparat Birokrasi Jaga Integritas

“Pemerintah malah terkesan malah membiarkan pendekatan kekerasan dilakukan di Papua. Padahal dalam jargonnya pemerintah ingin menggunakan pendekatan kesejahteraan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah dan juga masyarakat Papua sudah mempunyai instrumen yang baik dalam menyelesaikan konflik di wilayah tersebut yaitu diberlakukannya UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sayangnya sejumlah elite, baik di Jakarta dan Papua, berusaha membajak pelaksanaan UU tersebut secara komprehensif.

“Akibatnya muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua yang buntut-buntutnya meminta referendum,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga terkesan memaksakan ide pembangunan di Papua sesuai dengan keinginan elite di Jakarta tanpa melibatkan partisipasi elite dan masyarakat lokal.

“Pola top-down ini harus dievaluasi dan diubah dengan melibatkan stakeholders di Jakarta dan Papua,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Pemimpin Redaksi Cendrawasih Pos Lucky Ireeuw yang menyebut pembangunan di Papua seringkali tidak sesuai dengan keinginan masyarakat lokal.

“Akhirnya orang asli Papua bertanya bahwa ini sebenarnya pembangunan untuk siapa. Ini yang menyebabkan orang Papua kecewa,” ujarnya. (OL-7)