Presiden: Persoalan Kebebasan Beribadah Harus Diselesaikan

PRESIDEN Joko Widodo meminta aparat penegak hukum bersama-sama pemerintah pusat dan daerah bersinergi menyelesaikan persoalan terkait kebebasan beribadah di Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, gangguan terhadap kegiatan dan rumah ibadah masih kerap terjadi di beberapa daerah. Jokowi ingin gangguan-gangguan tersebut dapat dicegah dan kasus-kasus yang telah terjadi bisa diselesaikan dengan jalan damai.

"Kita masih menghadapi masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya meminta agar aparat keamanan, pemeirinaah pusat dan daerah secara aktif dan responsif menyelesaikan ini secara damai dan bijaksana," ujar Jokowi dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia, di Jakarta, Kamis (10/12).

Hingga saat ini, kasus penyerangan terhadap rumah ibadah memang masih menjadi masalah serius yang sulit ditangani.

Setara Institute mencatat, sejak 2007 hingga 2018, setidaknya terdapat 398 gangguan terhadap rumah ibadah. Gereja merupakan rumah ibadah yang paling sering diserang dengan total 199 gangguan.

Lembaga independen itu juga menyajikan data menarik. Tindakan intoleransi ternyata tidak hanya menyerang kelompok minoritas karena banyak pula kasus penyerangan terhadap masjid.

Baca juga : Pemerintah Berkomitmen Tuntaskan Persoalan HAM di Masa Lalu

Dalam rentang 12 tahun, terdapat 133 gangguan terhadap rumah ibadah umat Islam itu. Aliran keagamaan tertentu juga menjadi korban selanjutnya dengan total 32 gangguan.

Gangguan-gangguan tersebut tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka gangguan kebebasan beragama tertinggi dengan 629 peristiwa. Para pelaku intoleransi terdiri atas aktor negara seperti kepolisian dan pemerintah serta aktor nonnegara warga, ormas keagamaan. (P-5)