Kekosongan Kepemimpinan bukan di Istana

WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyatakan ada keko- songan kepemimpinan sehingga pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mendapat dukungan.

Dalam forum webinar yang diselenggarakan DPP PKS bertajuk Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat pada Jumat (20/11), Kalla menyoroti fenomena Rizieq yang kemudian meluas hingga melibatkan TNI dan Polri.

Menurutnya, persoalan itu terkait dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat di DPR termasuk dari partai-partai Islam.

Saat dimintai tanggapan soal pernyataan JK itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menegaskan tidak ada kekosongan kepemimpinan. "Masyarakat paham kok kepemimpinan di sipil, militer, politik, dan agama tidak kosong. Masyarakat punya anutan yang dipatuhi karena integritasnya, rasionalitasnya, moderasinya,'' tandasnya saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Donny tak mau berandai-andai bahwa pernyataan tersebut meng- arah ke Presiden Jokowi. Menurutnya, pemerintah sekarang sedang bekerja keras menangani pandemi dan Jokowi menunjukkan kepemimpinannya yang kuat untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi.

Di lain sisi, politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyebut kritik JK ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, pelanggaran kerumunan massa dalam acara yang terkait dengan Rizieq banyak terjadi di Jakarta yang sebenarnya masih menerapkan status pembatasan sosial berskala besar transisi.

Jika menyimak fakta tersebut, menurut Irma, pernyataan JK terkait kekosongan kepemimpinan benar terjadi di DKI. Dia pun berpendapat, semestinya JK bisa langsung mengingatkan Anies secara personal.

Ketika dikonfirmasi, kemarin, JK menegaskan saat ini memang terjadi kekosongan kepemimpinan umat Is- lam dalam menyerap aspirasi sehingga mereka memilih Rizieq. "Lihat konteksnya. Saya bicara di webinar PKS dengan tema demokrasi, jadi soal kepemimpinan umat Islam.''

Artinya, tambah dia, pernyataan soal kekosongan kepemimpinan yang memantik polemik tersebut tidak ada hubungannya dengan Istana. JK mengkritisi 'ketidakhadiran' partai politik dan ormas Islam dalam mengurus masalah publik secara politik.

Sumber yang dekat dengan Jusuf Kalla menjelaskan, sebenarnya kritik JK diarahkan ke para pemimpin Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, dan ormas Islam lainnya yang sibuk dengan urusan masing-masing. Termasuk pimpinan parpol Islam yang dinilai hanya memikirkan kekuasaan.

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad meng- akui umat Islam mengalami krisis tuntunan dalam bernegara. Kondisi ini mesti memantik organisasi keagamaan untuk mengevaluasi dan menjadi penawarnya. "Saya kira ada benarnya bahwa sekarang umat kehilangan figur teladan yang memberi uswah yang disepakati bersama.''

Dialogis

Guru besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung itu menilai kekosongan figur bagi umat Islam Indonesia karena perubahan sosial yang cepat dan rasionalisasi bidang kehidupan. Hal itu menyebabkan terjadinya loyalitas ganda.

Dalam menyikapi situasi saat ini, Dadang mendorong pemerintah lebih mengedepankan pendekatan dialogis dan komunikatif. "Pemerintah harus bijaksana menghadapi variasi kelompok-kelompok tersebut sepanjang masih dalam koridor konstitusi dan asas demokrasi," tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi memerintahkan kapolres menindak tegas kelompok-kelompok intoleran di wilayah hukum Jateng, termasuk apabila memasang spanduk berisi pesan intoleran. Penurunan spanduk atau baliho berisi pesan provokatif, termasuk baliho Rizieq Shihab, sudah dilakukan di sejumlah daerah di Jateng, seperti Surakarta, Semarang, Karanganyar, dan Grobogan.

Tindakan itu diinisiasi oleh Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman yang memerintahkan para prajurit nya untuk mencopot baliho-baliho Rizieq di wilayah DKI Jakarta. (Che/Uta/Cah/WJ/Ant/X-8)