Uber dan GrabCar Diberi Tenggat 2 Bulan Penuhi Persyaratan

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Panjaitan kembali menggelar rapat bersama sejumlah menteri guna membahas polemik keberadaan taksi berbasis aplikasi Uber dan GrabCar di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, hari ini.

Rapat tersebut membahas lamanya masa transisi bagi Uber dan GrabCar. Disepakati, mitra-mitra kedua perusahaan penyedia aplikasi tersebut akan diberi waktu dua bulan untuk memenuhi persyaratan dan perizinan agar bisa beroperasi secara legal.

"Diberi waktu hingga dua bulan. Kalau ada ketakutan bahwa nanti prosesnya itu diperlambat di sana-sini, tadi kami sudah sepakat kami akan mengamati secara cermat nanti di mana dihalangi. Tadi saya sudah katakan kepada Grab, Organda, Uber, dua menteri yang terlibat ini punya integritas dan dignity yang baik. Saya juga tidak yakin ada upaya-upaya untuk menghambat proses pengurusan izin yang ada ini," ujar Luhut usai rapat.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara serta perwakilan dari GrabCar dan Uber.

"Kami akan pantau dengat ketat, sehingga tidak perlu ada keributan di sana-sini. Jika ada keluhan lagi bisa saja disampaikan secara verbal ke kantor sini, dan ke kantor Kementerian Kominfo dan Kementerian Perhubungan," ujar Luhut.

Ditambahkan dia, Presiden Joko Widodo tidak perlu turun tangan memutuskan kebijakan khusus untuk meredakan polemik transportasi umum berbasis aplikasi online. Menurut dia, persoalan tersebut cukup diselesaikan di tingkat menteri.

"Presiden cukup memberikan arahan, selesaikan secara berkeadilan, saya kira sudah cukup. Jadi kalau ada pengamat yang mengatakan kalau presiden harus begini-begitu, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Saya ulangi kami tau apa yang harus kami lakukan," tegasnya (X-2)