Indonesia Fokus Bangun Fondasi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah tengah fokus pada pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19. Tidak hanya berfokus pada penanganan pandemi, sektor ekonomi perlahan juga sedang digenjot.

“Kita akan terus memfokuskan se- luruh tenaga dan pikiran, tidak hanya mengatasi krisis covid-19, tetapi juga terus membangun fondasi Indonesia ke depan. Indonesia sedang berjuang untuk keluar dari kondisi pandemi seperti yang dihadapi 200 negara lain di dunia,” ujar Sri Mulyani dalam Upacara Hari Oeang RI ke-74 secara virtual, kemarin.

Pemulihan ekonomi, sambung dia, terus berjalan untuk menjaga pertumbuhan di kuartal III dan IV 2020. Pasalnya, pada kuartal II, kondisi ekonomi terkontraksi sampai 5,3% sekaligus menjadi pertumbuhan terendah yang dialami Indonesia sejak kuartal I 1999.

“Dalam situasi ini, kita akan terus fokus bagaimana melindungi masyarakat yang sangat terdampak, bagaimana menguatkan mereka yang terus berjuang, dan bagaimana memulihkan seluruh usaha,” jelas Sri.

Ia menambahkan, pemerintah berupaya mewujudkan berbagai kebijakan untuk mendorong bergeraknya kembali ekonomi sehingga angka konsumsi masyarakat meningkat.

“Dengan berbagai kebijakan, produsen bisa kembali berproduksi, baik UMKM maupun usaha menengah-besar. Kami akan terus meningkatkan kemampuan kita di dalam merespons kebijakan-kebijakan untuk mendorong perekonomian,” tutur Sri Mulyani.

Dalam sebuah diskusi daring pada Selasa (27/10), Sri Mulyani menyebut APBN menjadi salah satu kebijakan yang diandalkan pemerintah dalam membantu masyarakat keluar dari dampak pandemi covid-19.

“APBN merupakan instrumen yang luar biasa penting untuk segera membantu masyarakat melalui berbagai jaring pengaman sosial kita,” katanya.

Dorongan APBN terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dilakukan melalui penggunaan anggaran dalam program perlindungan sosial yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp203,9 triliun.

Program perlindungan sosial yang hingga 14 Oktober terealisasi Rp167,08 triliun itu meliputi PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun. (Ins/E-2)