Safari Menhan Prabowo Disebut Jajaki Beli Eurofighter

SATU dari lawatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke empat negara disebut berkaitan erat dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur. Itu sebabnya Prabowo menyempatkan untuk mengunjungi Austria, negara produsen jet Eurofighter Typhoon.

“Terutama menyangkut kunjungan ke Austria, isu utamanya jelas soal proposal pembelian Eurofi ghter yang diajukan Prabowo Juli lalu,” tutur peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, kemarin.

Menurut Fahmi, tiga negara yang dikunjungi Prabowo memiliki produk pesawat tempur, yakni Amerika Serikat dengan pesawat siluman F-35, Prancis lewat Rafale, dan Austria melalui Eurofighter Typhoon. Ketiganya cocok digunakan di negara yang memiliki teritorial seperti Indonesia.

“Namun, jika dikaitkan dengan efisiensi dan benefit transaksi, problem logistik, perawatan/pemeliharaan dan efektivitas operasional, menurut saya, Eurofi ghter Austria punya paling banyak catatan dan permasalahan,” ungkapnya.

Fahmi menekankan pembelian alutsista mesti mendasarkan pada semangat awal mengenai kekuatan sistem dan industri pertahanan nasional. “Kita masih perlu kajian mendalam terkait manfaat transaksi dan lainnya. Karena bagi Indonesia yang belakangan getol mengampanyekan pengembangan industri dalam negeri dan kemandirian alutsista, setiap pembelian impor tentu harus membawa dampak positif,” pungkasnya.

Rencana Kementerian Pertahanan membeli jet tempur Eurofighter mengemuka Juli lalu. Sejumlah kalangan lantas mengkritik karena yang hendak dibeli merupakan jet bekas yang berteknologi asing bagi Indonesia. Terlebih produksi Eurofi ghter terbelit kasus korupsi di negara asalnya.

Selain bertandang ke ‘Negeri Paman Sam’ pada 16 Oktober, dilanjutkan ke Austria pada 20 Oktober, dan Prancis 21 Oktober, Prabowo
menemui Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar pada 23 Oktober.

Pengamat hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan Vrameswari Omega Wati Safari menilai safari Menhan merupakan bentuk politik bebas aktif Indonesia, di samping upaya penguatan industri pertahanan dalam negeri. Kunjungan itu merupakan hal yang baik dari sisi diplomasi pertahanan.

“Diplomasi pertahanan tidak akan terlepas dari perkembangan industri pertahanan karena sifatnya saling mendukung,” tandasnya. (Cah/P-2)