Minggu 25 Oktober 2020, 05:09 WIB

Kebakaran Kejagung Perlu Reka Ulang

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Kebakaran Kejagung Perlu Reka Ulang

Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung padam.

 

KEPOLISIAN diminta menggelar rekonstruksi kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terjadi 22 Agustus lalu. Dugaan bahwa rokok para tukang bangunan menjadi penyebab kebakaran markas Korps Adhyaksa menimbulkan keraguan di masyarakat.

“Saya mohon kepada Bareskrim Polri segera melakukan rekonstruksi di gedung Kejaksaan Agung,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis yang dikutip Medcom.id, kemarin. Boyamin ingin penyidik Polri mereka ulang kejadian, terutama demi memperjelas peran dan keterlibatan delapan tersangka.

Rekonstruksi itu diminta dilakukan mulai api muncul hingga padam. “Apakah memang betul mereka berusaha memadamkan. Kalau memang berusaha memadamkan, tentu kan bisa padam,” ungkap Boyamin.

Ia mengatakan reka ulang diperlukan agar kecurigaan-kecurigaan yang muncul di tengah masyarakat terjawab. Reka ulang jika perlu diliput media massa dan ditayangkan langsung agar transparan. “Pada posisi tertentu, masyarakat bisa memberikan penilaian,” tutur Boyamin.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus kebakaran Kejagung yang terjadi dua bulan silam itu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo mengungkapkan kelalaian menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut.

Kelalaian terjadi ketika gedung Kejagung tengah direnovasi, khususnya di lantai 6 yang terdapat beberapa pekerja bangunan. Para tersangka mencakup ialah Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH, Direktur PT ARM berinisial R, lalu lima tukang berinisial T, H, S, K, IS dan mandor berinisial UAN.

Polisi menyimpulkan penyebab kebakaran gedung Kejagung karena faktor kelalaian kelima tukang yang merokok di tempat kerja, yakni lantai 6 Ruang Biro Kepegawaian. Lokasi itu merupakan titik awal api.

Api menjalar dengan cepat karena minyak pembersih Top Cleaner yang tersimpan di lantai tersebut mengandung bahan mudah terbakar. Minyak itu disediakan pejabat Kejagung berinisial NH dan dipasok R.

Ferdy mengatakan seharusnya NH mengetahui kandungan dalam Top Cleaner. Laboratorium Forensik Polri menemukan Top Cleaner memiliki kandungan minyak lobi, yakni ada fraksi solar dan tiner di dalamnya. Selain itu, Top Cleaner tidak memiliki izin edar dari pemerintah.

“Harusnya tahu, makanya seharusnya jangan digunakan, tapi dia gunakan selama dua tahun ini,” kata Ferdy ketika dikonfirmasi, kemarin.

Top Cleaner itu diduga tetap digunakan lantaran harganya yang murah dan terjangkau. Ferdy mengaku belum mencermati mengenai adanya tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan cairan pembersih itu.

Seluruh tersangka dijerat Pasal 188 KUHP tentang Kelalaian yang menyebabkan kebakaran juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

Sisi humanis

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mempertanyakan sisi humanis penyidik saat menetapkan para tukang sebagai tersangka. Seharusnya yang patut dijadikan tersangka ialah mereka yang paling memenuhi unsur pidana.

“Enggak perlu banyak dijadikan tersangkanya, yang memang palinglah, paling memenuhi unsur saja. Kasihan juga itu orang kecil yang dia enggak tahu,” cetusnya. (Tri/P-2)

Baca Juga

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Polri: Tidak Ada Pendekatan Militer di Papua

👤Widhoroso 🕔Sabtu 28 November 2020, 22:55 WIB
Kehadiran aparat TNI dan Polri di tengah masyarakat Papua,justru untuk membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat itu...
dok.Mabesad

TNI AD dan AD Prancis Siapkan Latihan Gabungan di 2021

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 November 2020, 21:55 WIB
KEPALA Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kedatangan Atase Angkatan Darat Prancis, di Mabesad TNI membahas latihan...
MI/Susanto

Baleg Prioritaskan RUU yang Tertunda di 2020

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 28 November 2020, 21:22 WIB
Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya