Bersinergi Membangun Daerah

SEBANYAK 207 kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015 telah dilantik.

Mereka berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Banyak petahana yang kembali terpilih, tetapi lebih banyak lagi wajah-wajah baru yang menjadi orang nomor satu di pemerintahan daerah.

Berdasarkan data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sekitar 70% hingga 80% kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak lalu merupakan pasangan baru atau bukan petahana.

Mereka umumnya belum berpengalaman dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan daerah, terutama soal pengelolaan anggaran.

Hal itu seperti yang pernah dialami Bupati Batang Jawa Tengah, Yoyok Riyo Sudibyo, saat pertama kali menjabat sebagai kepala daerah, 2012 silam.

Kepala daerah yang baru pertama kali masuk lingkungan pemerintahan daerah ibarat memasuki hutan belantara.

Mereka tidak mengetahui apa yang akan dilakukan dan bagaimana menghadapi atau menaklukkan keadaan anyar itu.

Karena itu, dibutuhkan pedoman yang jelas agar tidak tersesat dan bingung dalam menghadapi keadaan tersebut.

Untuk itulah, Kementerian Dalam Negeri memberikan program Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri kepada kepala daerah terpilih yang baru, bukan petahana.

Melalui masa orientasi itu, diharapkan kepala daerah mengetahui secara umum bagaimana menjalankan birokrasi pemerintahan daerah.

Sayangnya, kali ini masa orientasi itu hanya berlangsung selama tiga hari.

Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, program itu berlangsung selama 21 hari.

Apakah masa orientasi yang diisi dengan pemaparan pengetahuan umum tentang pemerintahan akan efektif memberdayakan para kepala daerah baru dalam memahami seribu satu macam persoalan di daerah?

Tentu saja ada manfaat yang didapat para peserta dari kegiatan itu.

Namun, biasanya segala rupa teori yang disampaikan akan berbeda dengan kondisi riil yang dihadapi saat bekerja.

Selain itu, dalam menjalankan tugas, kepala daerah tidak bisa bekerja semau gue, tetapi harus membangun sinergitas dengan sesama kepala daerah serta pemerintah pusat.

Hal itu penting karena selama ini sering muncul persoalan akibat ada kepala daerah yang tidak mau diatur dengan dalih otonomi daerah.

Oleh karena itu, hal fundamental yang perlu diketahui para kepala daerah, terutama bagi mereka yang minim pengalaman di birokrasi, ialah memahami dan mengimplementasikan regulasi secara baik dan benar.

Jika tidak, selain akan memunculkan kegaduhan di dalam pemerintahan, kepala daerah juga akan mudah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Fakta selama ini menunjukkan banyak kepala daerah yang akhirnya harus berurusan dengan aparat hukum karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang pengelolaan anggaran daerah.

Berkenaan dengan hal itu, Kemendagri seyogianya perlu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para kepala daerah secara kontinu.

Pelatihan yang dilakukan untuk menunjang peningkatan kapabilitas pengetahuan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan tidak cukup hanya diberikan sekali.

Harus ada kontinuitas pembinaan dari pusat agar kepala daerah tidak tersesat di belantara birokrasi pemerintahan. (Nur Aivanni/P-3)