Bekal Tiga hari untuk Lima Tahun

BINGUNG, perasaan tersebutlah yang menyelimuti Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyok Riyo Sudibyo saat pertama kali menjabat kepala daerah pada 2012.

Bukan hanya masalah manajemen pemerintahan yang tidak ia ketahui, melainkan lebih dari itu, Yoyok juga mengaku buta dalam pengelolaan anggaran.

Padahal, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan tersebut lebih dari Rp1 triliun tiap tahunnya.

Tahun ini mencapai Rp1,67 triliun.

Latar belakang Yoyok yang seorang tentara memang tidak pernah mempelajari persoalan mengelola uang rakyat tersebut, pantas saja ia sempat tersesat di belantara birokrasi.

Bahkan, Yoyok berguru kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini agar tidak terjatuh ke jurang korupsi.

Permasalahan Yoyok itu kini mengintai kepala daerah terpilih pada Pilkada 2015 yang baru pertama kali menjabat.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut 70%-80% kepala daerah terpilih merupakan orang baru yang mungkin tak paham alur birokrasi.

Pengalaman yang kurang dalam mengelola anggaran tersebut tak bisa dianggap enteng.

Bukan hanya soal akselerasi pembangunan, mereka juga dapat terjerembap karena kasus hukum.

Potensi dimanfaatkan pihak yang mempunyai kepentingan seperti DPRD untuk memasukkan proyek dalam penyusunan anggaran terbuka lebar, terlebih pada saat penyusunan APBD perubahan saat pertengahan tahun.

Dalam menyikapi fakta tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina daerah tidak tutup mata.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengaku sudah jauh-jauh hari mempersiapkan pelatihan bagi kepala daerah melalui program Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) yang dilakukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri di Jakarta.

Program yang akan diselenggarakan dalam tiga hari dan akan dimulai pada April mendatang secara bergelombang itu khusus memberi pemahaman bagi kepala daerah yang baru pertama kali menjabat.

Materinya antara lain sistem pemerintahan, hubungan pemerintahan pusat dengan daerah, dan penanaman karakter kebangsaan, termasuk regulasi tata kelola keuangan daerah beserta implementasinya.

Orientasi hanya tiga hari dari sebelumnya selama 21 hari, menurut Sumarsono, karena sifat pelatihan itu hanya orientasi.

Terpenting, kepala daerah mengetahui program-program yang ada pemda dan APBD.

"Bahkan ada yang tidak tahu disposisi itu apa, lalu posisi SKPD dan dinas apa bedanya, padahal sama saja. Kalau dia memimpin, pemahamannya seperti ini kan bahaya," katanya minggu lalu.

Dengan orientasi yang hanya tiga hari, Sumarsono mengakui hal tersebut tidak akan maksimal, pun tidak akan membuat sekejap kepala daerah tidak akan gagap dalam mengelola anggaran.

Pasalnya, di periode sebelumnya dengan pelatihan 21 hari, juga masih banyak yang belum paham.

Ia menyebut orientasi yang Kemendagri lakukan tidak akan menuntaskan permasalahan seluruhnya, setidaknya, Kemendagri berupaya meminimalkan permasalahan yang dihadapi kepala daerah baru tersebut.

"Minimal mereka mengetahui walaupun kulitnya, tapi kalau 3 hari berharap mereka tidak gagap (kelola anggaran), itu sulit," aku dia.

Materi konkret

Senada dengan Sumarsono, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai pelatihan tersebut memang diperlukan.

Namun, itu dirasa belum efektif sebab waktu pelaksanaannya relatif singkat.

Ia berharap pelatihan singkat menitikberatkan masalah yang selama ini selalu menjadi sumber persoalan kepala daerah, misalnya pengetahuan titik lawan korupsi, etika pemerintahan, dan tata kelola keuangan daerah.

Banyak kepala daerah kurang memahami diskresi dan ragu melakukan inovasi lantaran takut dikriminalisasi.

Imbasnya serapan anggaran daerah rendah dan pembangunan terhambat.

"Materinya harus menyasar pada masalah konkret yang dihadapi kepala daerah. Kemendagri membekali dia supaya mengetahui rambu-rambu hukum berkenaan dengan penggunaan anggaran daerah atau setidaknya mengetahui teknis secara umum pengelolaan keuangan," kata pria yang akrab disapa Endi itu.

Selain kepala daerah baru perlu dibekali pengetahuan mengenai tata kelola anggaran, menurut Endi, wawasan mereka harus dibuka untuk mengembangkan kepemimpinan yang inovatif.

Jadi, kepala daerah tidak hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan di daerah.

"Bagaimana mereka bisa membangun iklim investasi yang bagus di daerahnya. Kalau produktif menjaring investor, dengan sendirinya pendapatan daerah meningkat," imbuh dia.

Banyak tantangan

Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak yang terpilih dari hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember lalu mengakui ada beberapa tantangan dalam mengelola keuangan daerah.

Kendati demikian, kata dia, untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu perencanaan yang komprehensif.

Emil mengungkapkan yang menjadi tantangan di Indonesia bagi kepala daerah terkait dengan pengelolaan anggaran ialah bagaimana menentukan prioritas program dalam pembangunan daerah.

Pasalnya kepala daerah juga harus memperhatikan bagaimana lingkungan sosial dan politik.

"Masyarakat mau memahami, tidak, pemerintah menentukan (program) prioritas itu kenapa dan bagaimana," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, pekan lalu.

Tantangan lainnya ialah terkait dengan regulasi.

Emil menyampaikan kepala daerah juga harus tahu bagaimana aturan yang ada seharusnya diimplementasikan.

"Kadang-kadang upaya untuk membuat (regulasi) lebih fleksibel bisa membuat aparat ketakutan. Tapi kalau (regulasi) dibuat terlalu rigid, juga enggak akan bisa," terangnya.

Selain itu, keberadaan siklus anggaran pun menjadi tantangan bagi kepala daerah.

Emil mengatakan birokrasi yang ada saat ini tidak fleksibel bagi kepala daerah dalam memanfaatkan peluang.

Pasalnya semua program yang akan dilakukan harus dianggarkan terlebih dahulu dalam siklus anggaran yang ada.

"Kalau ada peluang yang bagus untuk pembangunan daerah pun, harus menunggu siklus anggaran. Itu menjadi beban dan tantangan juga dalam mengelola keuangan daerah," ungkapnya.

Emil menekankan dalam merencanakan pembangunan daerah jangan menggunakan cara tambal sulam.

Untuk itu, perlu adanya perencanaan yang komprehensif.

"Dengan keterbatasan anggaran harus memiliki satu sistem untuk menentukan mana yang menjadi prioritas. Kalau di Trenggalek, contohnya, ingin membangun pesisir selatan, infrastruktur kita harus mengutamakan terwujudnya itu," tuturnya.

Untuk itulah, Emil menyambut baik pelatihan oleh Kemendagri. Itu dinilainya akan sangat bermanfaat.

Namun, ia belum bisa menjawab apakah pelatihan tersebut akan bisa menyelesaikan masalah yang akan dihadapi kepala daerah nantinya atau tidak.

"Apakah akan lengkap menyelesaikan masalah? Itu saya enggak tahu. Tapi mendengarkan langsung dari para pembuat kebijakan di pusat tentunya akan sangat bermanfaat," kata dia. (Nur/Uta/Ind/P-4)