Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH diminta gencar berdialog dan menyosialisasikan esensi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kepada semua elemen dan organisasi kemasyarakatan. Pendekatan dialogis diyakini memudahkan masyarakat memahami substansi UU sapu jagat itu.
"Agar semua elemen masyarakat memahami tujuan UU Ciptaker sebagai langkah pemerintah mengantisipasi perubahan dunia yang begitu cepat," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan tertulis, Senin (19/10).
Bamsoet mengapresiasi inisiatif Presiden Joko Widodo yang mengutus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk menyerahkan naskah UU Ciptaker kepada pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Baca juga: Hakim Konstitusi Tentukan Nasib UU Ciptaker
Politikus Partai Golkar itu berharap seluruh menteri Jokowi melakukan hal serupa. Sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami tujuan UU Ciptaker yang sebenarnya.
"Supaya tujuan mulia dari UU Cipta Kerja ini pada akhirnya akan bisa dipahami oleh semua elemen masyarakat," ujar Bamsoet.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyerahkan naskah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Penyerahan itu sebagai upaya menampung aspirasi elemen masyarakat.
"Tujuannya untuk sosialisasi UU Cipta Kerja, sekaligus menjaring masukan dari pemangku kepentingan," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, saat dikonfirmasi, Minggu (18/10).
Bey menyebut penyerahan naskah omnibus law ke MUI dan PBNU sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Pratikno mendatangi langsung rumah Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi. (OL-1)
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved