Bantuan Kuota Internet Bantu Pembelajaran di Rumah Saja

SEBANYAK 27.305.495 nomor telepon selular (ponsel) pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia telah menikmati bantuan kuota data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penyaluran tersebut merupakan bantuan untuk tahap I dan II pada September 2020.

Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan prosespemutakhiran data, verifikasi validasi dan penyempurnaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan satuan pendidikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie mengatakan Kemendikbud melalui Pusdatin terus berupaya melakukan proses verifikasi dan validasi nomor penerima bantuan. Tujuannya agar bantuan kuota internet tersebut dapat tersalurkan ke seluruh nomor penerima bantuan kuota data internet.

“Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan para operator seluler, untuk sama-sama terlibat dalam bantuan kuota data internet para pendidik dan peserta didik ini. Kami meminta agar seluruh pihak dapat memberikan layanan terbaik untuk anak-anak didik agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik meski sedang menghadapi pandemi,” ujar Hasan di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Hasan, salah satu kendala dalam menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah ketersediaan kuota internet yang tidak seluruhnya merata untuk seluruh pendidik dan peserta didik. Penyediaan kuota internet menjadi salah satu kunci supaya pembelajaran tetap dapat dilakukan meski di rumah saja.

Subsidi kuota dialokasikan selama empat bulan, yaitu September hingga Desember 2020. Tahapan penyaluran bantuan kuota data internet tersebut akan dilaksanakan selama dua tahap setiap bulan. Tahap I dilaksanakan setiap bulan di tanggal 22 sampai 24, sedangkan untuk tahap II dilaksanakan setiap tanggal 28 sampai 30. Skema ini akan terus berlangsung hingga Desember mendatang.

Untuk penyaluran September, tahap I telah selesai dilaksanakan pada 22-24 September 2020. Khusus untuk penyaluran di November dan Desember 2020, akan disalurkan sekaligus di November. “Untuk kebijakan bantuan kuota data internet, kami bersama dengan pihak terkait yaitu Kementerian Keuangan telah menganggarkan sekitar Rp7,2 triliun yang akan dialokasikan dari September hingga Desember 2020,” jelas dia.

Hasan memastikan bahwa akuntabilitas dan transparansi program bantuan ini senantiasa diutamakan. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi
dengan BPKP, KPK, dan juga aparat pengawasan internal Kemendikbud, yaitu Inspektorat Jenderal. “Kami juga mengundang partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya program ini, tidak ada sepeser pun uang rakyat yang akan disia-siakan”, tegasnya.

Menurut Hasan, bantuan ini disalurkan langsung ke nomor-nomor ponsel yang telah terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk jenjang PAUD dan Dikdasmen.

Operator sekolah akan memasukkan nomor ponsel siswa dan guru ke Dapodik. Untuk jenjang pendidikan tinggi, pengelola PD Dikti di tiap perguruan tinggi akan menginput nomor ponsel mahasiswa dan dosen.

Target penerima bantuan kuota data internet kemendikbud sebanyak 50,7 juta peserta didik dan 3,4 juta pendidik, serta sebanyak 5,1 juta mahasiswa dan 257.217 dosen. Jenis bantuan itu tersebar, yakni untuk SD, SMP, SMA, SMK, PAUD, Kesetaraan, SLB, mahasiswa vokasi, mahasiswa akademi, guru, serta dosen.

Membuka aspirasi

Pada kesempatan ini, Hasan juga meluruskan bahwa bantuan kuota data internet diberikan secara langsung kepada nomor ponsel masing-masing penerima yang telah terdaftar, dan bukan dalam bentuk nomor baru atau nomor perdana. “Penyaluran kuota Kemendikbud tidak menuntut penerima bantuan menggunakan nomor baru/nomor perdana karena bantuan akan disalurkan langsung ke nomor ponsel yang didaftarkan melalui Dapodik melalui serangkaian verifikasi dan validasi,” terang Hasan.

Lebih lanjut, ia menerangkan apabila terdapat bantuan kuota dengan besaran yang tidak sesuai, terlebih menggunakan nomor baru atau perdana, dapat dipastikan hal tersebut bukan bantuan resmi dari Kemendikbud.

Hal tersebut dijelaskan Hasan untuk menyanggah banyaknya kesalahpahaman masyarakat yang mengira bantuan kuota yang diberikan Kemendikbud berbentuk nomor perdana yang dibagikan oleh sekolah.

Perlu diketahui, terdapat dua jenis kuota yang diberikan Kemendikbud. Satu adalah kuota umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi seperti kuota regular pada umumnya. Dua, adalah kuota belajar, yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses ratusan laman dan aplikasi pembelajaran yang terdaftar pada: http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.

Hasan menambahkan, Ke- mendikbud membuka masukan dan aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat terkait daftar pada laman Kuota Belajar. “Aplikasi di catatan kami bukan harga mati, jadi masih bisa ditambah atas hasil diskusi bersama masyarakat. Kolaborasi dan sinergi sudah selayaknya dilaksanakan semua pihak, terutama pada masa krisis ini. Segala ikhtiar terus kami lakukan demi menjaga nyala api peserta didik,” tambah dia.

Dewi Epita, salah satu wali murid yang mendapatkan kuota gratis dari pemerintah mengakui terbantu dengan adanya program ini. Dengan adanya bantuan kuota sebanyak 35 GB, proses pembelajaran semakin mudah. “Iya terbantu, karena ada tambahan kuota gratis,” kata dia.

Namun, menurut dia, sebaiknya pembagian kuota khusus mengakses laman Kemendikbud dan kota bebas diatur kembali. Karena, kebanyakan proses belajar virtual membutuhkan akses ke berbagai situs lainnya.

“Sayang jadi tidak terpakai 30GBnya, sedangkan belajarnya anak sekolah kebanyakan mengakses video dari Youtube dan aplikasi meeting
lainnya,” tandas dia. (Gan/S1-25)