Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng meragukan akuntabilitas APBD 2020 di seluruh daerah termasuk DKI Jakarta.
Sebabnya, pada tahun ini akibat pandemi covid-19, pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah (pemda) melakukan realokasi anggaran sepenuhnya untuk penanggulangan covid-19.
Baca juga: Meninggal, Balita Positif Covid-19 di Tasikmalaya
Melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yakni Nomor SE-35/MK.07/2020 (Menkeu) dan Nomor 440/4918/SJ (Mendagri), pemerintah pusat pun meminta agar realisasi APBD untuk penanggulangan covid dan pemulihan ekonomi bisa dipercepat.
"Memang pada saat ini seluruh daerah melakukan kebijakan yang mengarah pada yang penting cepat respons dulu mencairkan anggaran. Sehingga akuntabilitas seperti dinomorduakan," kata Robert saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).
Menurutnya, akuntabilitas anggaran tahun ini masih bisa dipertahankan maksimal dengan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dari dua pihak yakni Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ini momen bagi inspektorat agar maksimal melalukan kerja akuntabilitas dari sisi internal pemda. Sementara BPKP juga adalah badan yang tepat karena selain mengawasi keuangan, dia juga mengawasi pembangunan. Di masa pandemi ini tentunya tetap ada pembangunan infrastruktur yang dilakukan baik yang sudah terlanjur proyek multiyears maupun yang menggunakan dana PEN (pemulihan ekonomi nasional)," jelas Robert.
Tahun depan pun diprediksi menjadi tantangan terbesar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam mengaudit laporan-laporan pertanggung jawaban APBD 2020.
Ada empat pokok yang harus diaudit oleh BPK RI terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2020. Pertama, sejauh mana perintah realokasi dilakukan oleh pemda. Kedua, ketepatan sasaran realokasi anggaran.
"Ketiga, ketepatan alokasi anggaran jaringan pengaman dan terakhie sejauh mana realisasi anggaran yang dikerjakan oleh pemda," tandasnya. (OL-6)
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved