Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng meragukan akuntabilitas APBD 2020 di seluruh daerah termasuk DKI Jakarta.
Sebabnya, pada tahun ini akibat pandemi covid-19, pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah (pemda) melakukan realokasi anggaran sepenuhnya untuk penanggulangan covid-19.
Baca juga: Meninggal, Balita Positif Covid-19 di Tasikmalaya
Melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yakni Nomor SE-35/MK.07/2020 (Menkeu) dan Nomor 440/4918/SJ (Mendagri), pemerintah pusat pun meminta agar realisasi APBD untuk penanggulangan covid dan pemulihan ekonomi bisa dipercepat.
"Memang pada saat ini seluruh daerah melakukan kebijakan yang mengarah pada yang penting cepat respons dulu mencairkan anggaran. Sehingga akuntabilitas seperti dinomorduakan," kata Robert saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).
Menurutnya, akuntabilitas anggaran tahun ini masih bisa dipertahankan maksimal dengan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dari dua pihak yakni Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ini momen bagi inspektorat agar maksimal melalukan kerja akuntabilitas dari sisi internal pemda. Sementara BPKP juga adalah badan yang tepat karena selain mengawasi keuangan, dia juga mengawasi pembangunan. Di masa pandemi ini tentunya tetap ada pembangunan infrastruktur yang dilakukan baik yang sudah terlanjur proyek multiyears maupun yang menggunakan dana PEN (pemulihan ekonomi nasional)," jelas Robert.
Tahun depan pun diprediksi menjadi tantangan terbesar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam mengaudit laporan-laporan pertanggung jawaban APBD 2020.
Ada empat pokok yang harus diaudit oleh BPK RI terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2020. Pertama, sejauh mana perintah realokasi dilakukan oleh pemda. Kedua, ketepatan sasaran realokasi anggaran.
"Ketiga, ketepatan alokasi anggaran jaringan pengaman dan terakhie sejauh mana realisasi anggaran yang dikerjakan oleh pemda," tandasnya. (OL-6)
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved