Pengamat: Tunda Pilkada Serentak atau Ubah Cara Pilih

ASPIRASI dan desakan akan penundaan Pilkada Serentak 2020 masih terus bergulir di kalangan masyarakat luas setelah 2 organisasi besar keagamaan yaitu NU dan Muhammadiyah kompak meminta Pilkada 2020 ditunda.

“Kami dari komunitas Umat Kristiani, dalam hal ini Christian School Of Culture, Politics & Economics (CHRISPOL) juga sepakat dan kompak dengan NU dan Muhammadiyah, memohon kepada Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI untuk mempertimbangkan penundaan kedua dari Pilkada serentak 2020 atau memikirkan cara lain yang relevan”, ujar Horas Sinaga Founder & CEO dari CHRISPOL dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9).

Selaras dengan Horas, Mantan Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt.Dr. Albertus Patty, M.A, M.St  menyatakan dalam sebuah webminar nasional bertajuk “Quo Vadis Suara Kristen Di Pusaran Dunia Politik?” (26/9), bahwa belum ada satu pun lembaga kristen yang mengkritisi DPR dan Pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 yang akan datang. Sangat disayangkan bila Suara Kristen tidak berbunyi terkait persoalan bangsa dan negara yang sangat krusial seperti saat ini.

"Kenapa kita diam jika Pemerintah mengambil kebijakan yang salah? Suara Kristen harus tetap berbunyi, karena kritik kepada pemerintah adalah baik bila disampaikan dengan cara baik serta relevan. Itulah contoh suara kenabian”, ujar Pendeta Albertus sebagai salah seorang speaker di webminar nasional tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan perkembangan terkait data bakal calon kepala daerah yang masih positif COVID-19. Tercatat delapan bakal calon masih dinyatakan positif.

Hal itu diketahui dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Sabtu (26/9) pukul 12.28 WIB. Data tersebut dikonfirmasi langsung oleh Komisioner KPU Evi Novida Ginting. "Total delapan bakal calon yang masih positif COVID," ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

Pilkada di masa pandemi yang terus meningkat sekarang tanpa ada tanda pelandaian juga sangat membahayakan kesehatan pemilih, di tengah kerumunan massa yang bisa meningkatkan jumlah warga terinfeksi dan meninggal dunia. Apalagi bagi penduduk yang sudah berumur 50 tahun ke atas dan mereka yang memiliki komorbid.

“Yang perlu dipertimbangkan selain resiko kesehatan yang membahayakan juga ada 2 resiko lain yang perlu kita waspadai bila Pilkada serentak tetap dilanjutkan pada Desember 2020 nanti. Yaitu resiko bertambah maraknya kemungkinan politik uang karena masyarakat sedang sangat susah dan resiko pemilih golput karena kecewa kepada pemerintah”, Horas Sinaga yang juga adalah Ketua Umum Visi Indonesia Unggul (VIU).

Lalu dengan adanya 3 resiko tersebut apakah tetap akan memaksakan Pilkada serentak?  Pertanyaan yang telah di jawab tegas oleh pemerintah bahwa Pilkada akan tetap berlangsung dengan mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat demi alasan menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam suatu agenda yang telah diatur dalam UU dan berbagai aturan perundang-undangan.

“Memangnya tidak ada alternatif lain yang bisa kita lakukan? Rubah saja cara pemilihannya bila tetap ingin melaksanakan Pilkada pada saat pandemi begini. Pemerintah dan DPR memiliki cukup waktu untuk mengalihkan Pilkada langsung ke tidak langsung. Aturan ini, menurut saya, tidak melanggar undang-undang karena hanya presiden-wapres yang disebut dipilih lewat pemilu langsung. Pilkada lewat DPRD juga memutus politik uang sampai ke akar rumput," pungkas Horas Sinaga. (OL-13)

Baca Juga: Tim Kampanye Bobby-Aulia Dipanggil Bawaslu soal Pertemuan di Kafe