Imbal Politik Para Cukong Jangan Sampai Mengorbankan Rakyat

ONGKOS politik mahal di dalam Pilkada langsung membuat banyak calon kepala daerah menerima sumbangan pembiayaan politik dari para investor atau ‘Cukong’, istilah yang belakangan dipakai oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat merilis 82% para calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada langsung Desember 2020 disponsori oleh Cukong.

Dalam kondisi seperti ini, para calon kepala daerah diingatkan agar imbal politik yang diberikan jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat.

Politikus PPP Ahmad Baidowi mengatakan pembiayaan politik oleh para investor memang menjadi hal yang sulit dihindari dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Kita jangan dulu membicarakan politik uangnya, tetapi ongkos politik kita memang mahal. Soal alat peraga, sosialisasi kepada masyarakat, biaya saksi di tiap-tiap TPS dan biaya lainnya itu membuat ongkos politik jadi mahal dan di sinilah kesempatan para investor politik ini masuk untuk mendukung para calon yang tentu saja berharap ada timbal balik saat calon yang didukung menang,” kata Baidowi saat berbincang dengan Jurnalis Media Indonesia Ahmad Mustain dalam acara Journalist on Duty yang disiarkan melalui IG Live @mediaindonesia, Senin (21/9) malam.

Baca juga: UU ini Acuan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pilkada

Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI menegaskan dengan situasi seperti ini, para calon kepala daerah harus memastikan agar imbal politik yang diberikan jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat.

“Menurut saya imbal politik itu tidak harus negatif sifatnya. Katakan, para investor tersebut hanya membutuhkan kebijakan agar investasi dia berjalan bagus di suatu daerah. Jadi semacam partnership karena mungkin dia memang ingin membantu investasi di tempat tersebut dan butuh jaminan kebijakan. Meskipun catatannya investasi yang membawa dampak postif bagi masyarakat dan bukan dampak buruk," tuturnya.

Baidowi menekankan agar calon pandai memilah investor yang bisa dirangkul atau tidak. Sehingga tidak ada kesan daerah digadaikan begitu saja.

"Jadi ini kita kembalikan pada kepala derahnya. Jangan mengorbankan kepentingan rakyat,” tegas Baidowi.

Dengan kata lain, para calon kepala daerah yang maju bukan kemudian menjadi pembela kepentingan investor atau cukong tetapi menjadikan mereka mitra pembangunan di daerah tersebut yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

Diakui Baidowi, demokrasi langsung yang sudah berjalan setelah era reformasi merupakan kemajuan demokrasi di Indonesia tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan mental masyarakat yang masih belum matang dalam berdemokrasi, salah satunya karena masyarakat masih ramah dengan politik uang.

“Kalau prinsip demokrasi itu suara rakyat, suara Tuhan. Kali ini berubah, suara rakyat adalah suara uang. Benar Pilkada langsung ini sesuatu yang maju tetapi mental dan sikap warga kita itu belum siap, sehingga yang terjadi di lapangan adalah NPWP, Nomor Piro Wani Piro. Ini harus sama-sama kita kikis,” tukasnya.

Selain membenahi infrastruktur demokrasi, perlu juga memastikan pendidikan politik bagi masyarakat agar tidak tergiur politik uang.

“Karena harga 50 ribu satu suara kemudian kita gadaikan nasib selama 5 tahun ini berbahaya sekali. Kita semua diharapkan untuk terlibat memberi pencerahan pada masyarakat agar demokrasi kita makin berkualitas,” pungkasnya.(OL-5)