Pilkada Bisa Menjadi Klaster Baru Covid-19

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 mengandung banyak potensi negatif khususnya ancaman kesehatan di tengah pandemi covid-19. Bila seluruh pihak terkait pesta demokrasi ini mengabaikan protokol kesehatan akan menyebabkan kasus infeksi virus korona semakin menggila.

"Pilkada adalah kompetisi juga kontestasi secara terbuka sehingga pelibatan masyarakat akan terjadi. Namun di tengah pandemi ini protokol kesehatan harus ditaati semua pihak supaya tidak terjadi penyebaran virus di 270 daerah yang menggelar pilkada," ujar Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Sabtu (5/9).

Pada kesempatan itu hadir Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Peeludem) Khoirunnisa.

Menurut dia, menjaga kesehatan merupakan perkara paling penting pada seluruh agenda konstitusi. Setelah itu tugas bersama lainnya adalah memastikan proses konsolidasi demokrasi terwujud.

"Harus ada peningkatan mutu demokrasi dan berharap pandemi ini tidak menjadi faktor pengungkit praktik kotor," katanya.

Pilkada harus dikawal, lanjut dia, supaya tidak banyak pasangan calon kepala daerah yang bermain money politic. Semua kandidat mesti memegang teguh Pancasila supaya pilkada penuh dengan keadaban.

"Pilkada harus penuh dengan keadaban, sehat dan tidak terjadi silang sengkarut, konflik hingga kekerasan," ujarnya.

Pilkada tidak boleh dipandang sebagai ajang perebutan kekuasaan namun proses mendapatkan pemimpin yang menjadi role model kemajuan daerah. Gelaran ini sudah hampir dilakukan di 2000 daerah, jadi setiap daerah telah menggelar pilkada lebih dari dua kali.

"Arti dari itu adalah bagaimana kita naik kelas dalam perhelatan ini bukan stagnasi dan sarat prilaku distorsi," ungkapnya.

Masyarakat, kata Siti, selaku pemilik hak pilih tidak boleh berdiam diri dalam upaya menaikan mutu demokrasi. "Pemilik hak suara harus memastikan pasangan calon yang dipilih bisa memajukan daerah dan menyerap aspirasi," pungkasnya. (R-1)