Jokowi: Penegak Hukum yang Memeras ialah Musuh Negara

PRESIDEN Joko Widodo meminta aparat penegak hukum agar tidak memanfaatkan hukum untuk menakut-nakuti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Presiden menegaskan tidak akan menoleransi aparat penegak hukum yang memanfaatkan kerumitan regulasi untuk menciptakan ketakutan.

"Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran ini," tegas Jokowi saat memberikan sambutan di acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/8).

Presiden meminta agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum untuk tujuan menakuti-nakuti. Menurutnya, hal itu bisa menghambat agenda pembangunan nasional.

Baca juga: Jokowi: Jangan Manfaatkan Hukum untuk Menakut-Nakuti

"Saya sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional," ucap Presiden.

Presiden menyatakan regulasi nasional saat ini memang masih tumpang tindih, tidak memberikan kepastian hukum, dan berbelit-belit. Regulasi yang rumit itu kerap membuat para pejabat tak berani mengambil keputusan.

Presiden pun menyebutkan saat ini pemerintah terus melakukan sinkronisasi regulasi nasional secara berkelanjutan. Pembenahan regulasi itu kini tengah dikerjakan melalui omnibus law.

Presiden menyatakan omnibus law akan menjadi jalan keluar agar berbagai undang-undang bisa selaras serta memberikan kepastian hukum, mendorong kecepatan kerja dan inovasi, serta akuntabel dan bebas korupsi. Ia pun meminta agar penegak hukum turut memberikan masukan untuk menutup celah korupsi.

"Regulasi nasional harus terus kita benahi. Regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi. Ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan," pungkas Jokowi. (OL-1)