PDIP Yakin Komite Covid-19 Bisa Pulihkan Ekonomi

SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan langkah terbaru dari pemerintah untuk memperbaiki ekonomi nasional.

Dia menilai, Presiden Joko Widodo mempunyai pertimbangan strategis dalam membentuk komite yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut.

"Komite dipimpin oleh Menko Perekonomian, ditambah Menkeu dan Menkes dan kemudian ada ketua pelaksana harian yaitu Pak Erick Thohir (Menteri BUMN), tentu saja presiden punya pertimbangan strategis, komite ini adalah kesatuan," ujar Hasto dalam diskusi Lembaga Survei Indikator Politik yang diadakan secara virtual, Selasa (21/7).

Hasto menilai pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebenarnya ini merupakan bentuk fokus skala prioritas dari pemerintahan Jokowi. PDIP optimistis tim tersebut dapat mengatasi dampak covid-19.

"Kalau kita lihat pengalaman kompetensi dari seluruh tim yang ada, PDIP optimistis dengan integrasikan persoalan kesehatan di dalam mencegah covid-19 dan ekonomi sekaligus," pungkasnya.

Presiden Jokowi membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 . Komite tersebut dibentuk dengan menimbang faktor penanganan covid-19 yang tidak bisa dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional.

Covid-19 dinilai telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional. Komite yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana ditugasi untuk memulihkan.

Mereka dibantu enam menteri lainnya yang menjabat sebagai wakil ketua komite. Keenam menteri tersebut yakni Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (P-2)