Reshuffle Dampak Masalah Selama Pandemi

HASIL analisis Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menunjukkan adanya problem manajemen pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. Karena itu, ungkap Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini, pihaknya meragukan efektivitas dari rencana reshuffle yang sempat diwacanakan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi. 

“Terlalu dini untuk melakukan reshuffle karena problemnya ada dalam manajemen penanganan pandemi ini,” katanya dalam diskusi daring bertajuk ‘Memaknai Kemarahan Jokowi’ yang digelar secara daring, Senin (6/7).

Ia menjelaskan, pihaknya sejak awal sudah melihat ada persoalan dalam pemilihan anggota kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Apabila Jokowi melakukan reshuffle di saat kabinetnya baru berjalan, hal tersebut semakin menunjukkan adanya manajemen yang bermasalah. “Kalau baru permainan beberapa menit ganti banyak pemain berarti salah memilih pemain. Karena itu lebih baik memperbaiki manajemen yang ada,” kata Didik menganalogikan.

Didik menyebutkan, berdasarkan penelitian LP3ES, publik melihat marahnya Presiden di depan anggota kabinet beberapa waktu lalu sebagai cerminan manajemen perencanaan program dan kebijakan yang lemah. "Bisa juga karena kualitas SDM yang tidak memadai. Marahnya pemimpin di depan publik juga cerminan pengakuan kinerja yang rendah, " paparnya.

Sementara itu Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto menambahkan, seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu menunjukkan kemarahan kepada anggota kabinetnya di depan publik. Jokowi, ungkap Wijayanto, cukup mengganti menteri tanpa pemberitahuan terlebih dulu. “Kemarahan dan ancaman reshuffle Jokowi menunjukkan tidak ada keseriusan. Apalagi kemudian ada statement pemerintah kalau tidak ada reshuffle dalam waktu dekat,” ujarnya.

Wijayanto beranggapan, gertakan Jokowi di depan publik menunjukkan kekuasaannya dalam periode kedua kepemimpinannya ini melemah. Apalagi, tambahnya, ketika Jokowi sudah berhadapan dengan kekuatan oligarki yang mengelilinginya. “Hal ini ditunjukkan dengan fenomena sudah banyak statement presiden sering dianulir menterinya. Visi presiden tidak sama dengan visi menterinya,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah reshuffle kabinet bisa menyelesaikan masalah manajemen pemerintahan, Wijayanto mengatakan, reshuffle bisa menjadi solusi apabila menteri penggantinya merupakan pilihan Jokowi. “Namun kalau reshuffle karena desakan oligarki, maka tidak akan menyelesaikan persoalan. Presiden harus mengontrol kabinet di bawahnya. Sehingga bisa mengawal visi misi presiden,” pungkasnya.

Dalam diskusi tersebut terungkap, LP3ES mencatat adanya sentimen negatif atas ekspresi jengkel Jokowi terhadap para menteri dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020. "Sentimen negatif (45%) jauh lebih banyak dibandingkan sentimen yang positif (25%),” ungkap Didik. (P-5)