Dua Kali Insiden, DPR Desak Audit Seluruh Alutsista TNI

BELUM lama Heli angkut militer jenis MI-17 jatuh di Kendal, Jawa Tengah, kini  pesawat latih tempur jenis Hawk 200 di Pekanbaru, Riau. Beruntung pilot pesawat tempur berhasil menyelamatkan diri.

Menanggapi hal ini, anggota komisi I DPR, Willy Aditya, mendesak Kementerian Pertahanan untuk melakukan audit terhadap alutsista yang dimiliki TNI. Hal ini penting dilakukan sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional.

“Hawk 200 ini kan sebenarnya di desain sebagai pesawat latihan tempur ringan. Kecelakaan pertama percobaan Hawk 200 tahun 1986 terjadi karena black out dan disorientasi. Memang sudah banyak pengembangannya hingga tahun 2002. Sebagai pengguna kita perlu memeriksa semua alutsista yang kita pakai,” kata Willy, kepada mediaindonesia.com, Senin (15/6).

Politisi Partai NasDem ini menekankan dalam kerangka pembangunan sistem pertahanan yang komprehensif, Kementerian Pertahanan perlu mengkaji kembali setiap peralatan sistem pertahanan yang digunakan Indonesia. Persenjataan yang Indonesia miliki perlu di sesuaikan kembali dengan pembacaan situasi perkembangan terkini ancaman pertahanan .

“Audit sistem pertahanan ini mendesak dilakukan karena tentu perkembangan ancaman pertahanan terus berubah. Peralatan dan perlengkapan yang dipakai TNI kita itu harus menyesuaikan dengan situasi kekinian, termasuk pesawat yang dipakai. Kejadian berturut-turut ini harus mendapat perhatian serius,” katanya.

Willy menjelaskan anggaran pertahanan dalam APBN dalam beberapa tahun kebelakang selalu menempati salah satu yang tertinggi. Walau demikian anggaran ini harus berbagi dengan banyak lembaga. Karena itu dia menegaskan audit sistem pertahanan dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menyetujui pertambahan anggaran untuk penyediaan alutsista.

“Saya rasa DPR akan menyetujui penambahan anggaran alutsista jika audit komprehensif dilakukan termasuk hasil investigasi terhadap sejumlah kecelakaan alutsista. Jadi anggaran yang dikeluarkan itu akan punya dasar yang kuat,” ucapnya.

Legislator dari dapil Jatim XI ini menegaskan terhadap sejumlah insiden kecelakaan pesawat dan heli latih, Kementerian Pertahanan dan lembaga profesional independent perlu melakukan audit investigatif. Menurutnya, menemukan penyebab jatuhnya pesawat dan heli ini penting agar dapat ditindakluti terhadap pesawat dan heli sejenis yang masih dimiliki.

“Kita masih memiliki banyak Hawk 200 dan MI-17 yang masih operasional. Maka menemukan penyebab kecelakaan sangat penting dan mendesak. Kalau perlu di grounded dahulu pesawat dan heli dari jenis yang mengalami kecelakaan sampai ada kepastian penyebabnya,” katanya.

Willy menegaskan DPR akan mendukung Kemenhan dan TNI apabila diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban dari pabrikan. Dia menilai, jika didalam investigasi yang dilakukan Kementerian Pertahanan dan TNI ditemukan adanya cacat pabrikan atau kegagalan fungsi dari pabrikan.

“Kita punya perjanjian dengan negara pabrikan pesawat dan heli yang digunakan TNI, maka kalau ditemukan masalah dari sisi pabrikan, kita bisa mendesak pemerinta untuk meminta pertanggunjawaban pabrikan. Ini penting untuk mendudukan posisi Indonesia sebagai konsumen kritis terhadap produk yang dihasilkan pabrikan. Kalau mereka tidak mau bertanggung jawab ya diganti saja dengan produsen yang lebih bertanggung jawab,” pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Tokyo Catat Kasus Harian Terbanyak Akibat Covid-19 Sejak 5 Mei