Penanganan Korona Butuh Tata Pemerintahan yang Baik

KONDISI ketidakpastian yang dihadapi di masa wabah Covid-19 harus direspons dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menanganinya.

"Tidak ada satu pun model penanganan Covid-19 yang bisa persis diaplikasikan di setiap daerah. Karena itu saya sepakat bila setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan strategi penanganan sesuai karakteristik tantangannya masing-masing," kata Lestari Moerdijat saat menyampaikan kata penutup dalam diskusi online bertema Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia, Rabu (27/5).

Namun, jelas Rerie sapaan akrab Lestari, pemerintah daerah tidak sendiri, harus didukung pemerintah pusat. 

"Tata kelola yang komperhensif membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Legislator Partai NasDem itu.

Diskusi itu dimoderatori tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI Luthfy Asyyaukanie PhD itu digagas Forum Diskusi  Denpasar 12 bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang dihadiri 100 peserta itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, 
Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Luthfi Mutty, 
jurnalis senior Saur Hutabarat serta 
Tenaga Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan Mohammad Subuh.

Ridwan Kamil dalam diskusi itu berbagi pengalaman dalam menangani wabah Covid-19 di wilayahnya.

Menurut Ridwan, dengan jumlah penduduk Jawa Barat 50 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Korea Selatan dan besaran anggaran hanya 1 persen dari Korea Selatan, membutuhkan kesabaran dan kreativitas dalam pengendalian Covid-19 di wilayahnya.

Sejauh ini, menurut Ridwan, pihaknya melakukan lima nilai kepemimpinan yang dilakukannya di Jawa Barat dalam melakukan pengendalian Covid-19.

"Pertama kita harus proaktif. Sebelum pemerintah pusat melakukan test Covid-19, kami sudah melakukannya," ujar Ridwan.

Nilai berikutnya adalah transparan dalam menyajikan data, dasar pengambilan keputusan harus secara ilmiah, inovatif untuk memenuhi kelengkapan peralatan dan kolaboratif atau bekerjasama dengan banyak pihak untuk merealisasikan sejumlah langkah pengendalian Covid-19.

Sementara, Luthfi Mutty berpendapat, wabah Covid-19 dalam perspektif pemerintahan menyadarkan kita bahwa ada masalah dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Masalah tersebut, menurut Luthfi, karena pemerintah belum mampu menjalankan sejumlah fungsi manajemen antara lain fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan baik.

Akibatnya, tambah dia, produk kebijakan yang dihasilkan baik pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah daerah malah menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Sementara itu Saur Hutabarat menilai upaya pengendalian Covid-19 di Tanah Air juga terkendala dengan gaya komunikasi pemerintah kepada masyarakat, yang hanya melulu mengedepankan data.

Dalam paparannya, Saur menunjukkan video bagaimana Gubernur New York, Andrew M Cuomo mengajak warganya memakai masker di masa pandemi Covid-19, dengan menanamkan pemahaman kepada warganya untuk saling menghargai orang lain. 

Tidak dengan instruksi, tambah Saur, tetapi dengan contoh atau cerita yang menginspirasi untuk mewujudkan kebersamaan menghadapi pandemi.

"Dalam komunikasi di masa krisis seperti saat wabah Covid-19 ini, seharusnya gaya komunikasi pemerintah kepada publik lebih didasari pendekatan ke manusia bukan sekadar mengumumkan statistik," ujar Saur.

Menanggapi hal itu Mohammad Subuh mengungkapkan dalam pengendalian Covid-19, upaya yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan ilmiah dan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Distrust yang terjadi di tengah masyarakat dalam penanganan Covid-19 saat jni, harus dijawab dengan langkah dan tindakan yang jelas," imbuhnya. (OL-8).