Minggu 10 Mei 2020, 04:00 WIB

Terindikasi Bawa Pemudik, 35.945 Kendaraan harus Putar Balik

Terindikasi Bawa Pemudik, 35.945 Kendaraan harus Putar Balik

ANTARA/Fakhri Hermansyah
Petugas Operasi Ketupat 2020 memeriksa muatan truk di tol Jakarta-Cikampek di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/5)

 

POLRI mencatat selama 15 hari pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 sejak 24 April hingga 8 Mei 2020, telah menghalau sebanyak 35.945 kendaraan pemudik. Mereka diminta putar balik oleh petugas karena terindikasi kuat hendak melakukan perjalanan mudik.

"Total kendaraan bermotor yang putar balik selama 15 hari pelaksanaan operasi sebanyak 35.945 kendaraan," kata Kadiv Humas Polri Brigjen Argo Yuwono, Sabtu (9/5).

Jumlah tersebut merupakan data kumulatif di tujuh Polda dari Lampung hingga Jatim. Untuk data kendaraan pemudik yang diputar balik pada 8 Mei 2020, tercatat ada 1.875 kendaraan.

Rinciannya, Polda Metro Jaya menghalau 778 kendaraan, Polda Jabar menghalau 365 kendaraan, Polda Jateng menghalau 185 kendaraan, Polda Jatim menghalau 323 kendaraan, Polda DIY menghalau 15 kendaraan, Polda Banten menghalau 166 kendaraan dan Polda Lampung menghalau 43 kendaraan.

Sebanyak 171 ribu personel gabungan Polri-TNI dan instansi terkait melaksanakan Operasi Ketupat 2020 dalam rangka mengawal larangan mudik Lebaran 2020 selama masa pandemi virus Covid-19. Mereka bertugas sejak 24 April hingga 31 Mei 2020 atau H+7 Lebaran.
 
Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan yang merinci penumpang yang boleh menggunakan moda transportasi umum dan kembali membuka akses transportasi umum sejak Kamis (7/5) untuk penumpang tertentu dengan syarat yang ketat.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Namun demikian Pemerintah menegaskan bahwa untuk mudik tetap dilarang. Orang-orang yang diperbolehkan melakukan perjalanan pun wajib memenuhi syarat yang ketat.

Salah satu kriteria penumpang yang diperbolehkan untuk bepergian adalah yang menjalankan tugas negara. Selain pejabat negara, mereka yang diperbolehkan melakukan perjalanan ke daerah adalah petugas yang mendistribusikan kebutuhan logistik. (R-1)
 

Baca Juga

Antara

Forhati HMI: KPK harus Jelaskan Polemik Tes Alih Status Pegawai

👤Ant 🕔Selasa 11 Mei 2021, 00:39 WIB
Hanifah menyatakan Forhati mengingatkan seluruh pimpinan KPK untuk menjunjung tinggi martabat kaum...
Antara

Kejagung Sita Gedung Rupa Rupi Milik Benny Tjokrosaputro

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 11 Mei 2021, 00:05 WIB
Penyitaan tersebut menambah aset yang telah dikumpulkan dari para tersangka Asabri yang sudah mencapai lebih dari Rp11...
DOK MI

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Dampak Politik Berbiaya Mahal

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 10 Mei 2021, 23:05 WIB
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai dugaan kasus korupsi jual-beli jabatan yang melibatkan Bupati Ngajuk Novi Ramhan Hidayat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Transformasi Kota Tua

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta bergandengan tangan bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya