Headline

Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.

Fokus

Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.

Peneliti LIPI Waspadai Politisasi Pandemi Virus Korona

Thomas Harming Suwarta
17/4/2020 15:41
Peneliti LIPI Waspadai Politisasi Pandemi Virus Korona
Warga Jakarta sedang berjemur.(AFP)

PENELITI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syarif Hidayat mengungkapkan pandemi virus korona atau covid-19 bukan hanya menjadi tantangan di bidang kesehatan dan ekonomi atau pertahanan dan keamanan tetapi juga menjadi tantangan demokrasi di Indonesia.

Salah satu aspek tantangan demokrasi, kata dia, adalah menjadikan pandemi ini sebagai komoditas politik pencitraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Pejabat Negara Tidak Dapat THR, Negara Hemat Rp5,5 T

Hal tersebut diungkapkan Syarif dalam keterangan yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Jumat (17/4). "Apa yang dihadapi saat ini dengan pandemi Covid-19 adalah sejatinya jadi tantangan untuk demokrasi kita di Indonesia," kata Syarif.

Dia beberkan setidaknya ada dua ujian dan tiga bahaya dalam konteks pandemi covid-19 jadi tantangan demokrasi.

"Ujian pertama tentu terkait dengan eksistensi dan komitmen NKRI harga mati. Pada saat pandemi seperti ini, apakah komitmen kita pada NKRI yang harga mati itu hanya sekadar imajinasi atau memang sungguh-sungguh nyata?" jelas Syarif.

Ujian lain lagi adalah soal kohesi sosial dan kepatuhan pada otoritas negara. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ungkap Guru Besar Universitas Nasional tersebut apakah kerekatan sosial menguat atau malah melemah. "Termasuk soal kepatuhan pada otoritas negara dengan banyaknya imbauan atau arahan, apakah masyarakat cenderung patuh atau sebaliknya?" ungkap Syarif.

Selain ujian, tantangan bagi demokrasi di tengah pandemi covid-19 juga terkait dengan tiga bahaya sekaligus. Bahaya pertama adalah politisasi covid-19 untuk pencitraan politik 2024.

"Hal lagi adalah bahaya politisasi kebijakan social distancing untuk menekan kebebasan sipil utamanya kebebasan berekspresi di ruang publik. Dan tentu saja kita harus waspadai juga soal bantuan sosial yang bisa dimobilisasi untuk dukungan jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Ini kita harus waspadai bersama," pungkasnya. (X-15)
 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Henri Siagian
Berita Lainnya