Anggaran Kementerian untuk Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Presiden Joko Widodo intruksikan anggaran kerja kementerian dapat digunakan meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya, menahan alokasi anggaran perjalanan dinas di tengah pandemi covid-19.

Joko Widodo menyebutkan, besaran alokasi belanja kementerian dan lembaga untuk perjalanan dinas mencapai Rp40 triliun. Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 kementerian keuangan mengalokasikan anggaran untuk belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp909,6 triliun.

Terkait instruksi presiden tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pengalihan belanja kementerian lembaga seperti yang dimintakan memiliki mekanisme tertentu.

"Pengalihan belanja sudah ada mekanismenya yang berlaku dan sudah juga dipakai di masa-masa lalu. Detilnya ditangani oleh Direktur Jenderal Anggaran," kata Suahasil, Selasa (17/3).

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, pengalihan anggaran perjalanan dinas akan diusulkan oleh tiap kementerian dan lembaga pada bendahara negara.

Itu dilakukan untuk merevisi daftar isian pelaksaan anggaran (DIPA) di tiap kementerian dan lembaga yang semula belanja perjalanan dinas menjadi belanja penanganan covid-19.

"Tampaknya sedang disiapkan oleh kementerian dan lembaga. Surat Edaran Menteri Keuangan juga sudah ditetapkan akhir pekan kemarin dan telah disampaikan ke semua kementerian lembaga," tutur Askolani. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Baharman