DIREKTUR Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan setelah adanya grounbreaking pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) yang dilakukan Oktober 2020, pihaknya akan segera melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN secara bertahap.
Pembangunan awal akan dilakukan untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di dalam area seluas 5,644 hektar. "Pembangunan awal yang dilakukan hingga 2024 adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang mana terdapat Istana Kepresidenan, Kantor Lembaga Negara yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, serta, Markas Besar TNI Polri, hingga hunian VIP untuk kepresidenan dan menteri, pimpinan lembaga dan lainnya," kata Danis, Kamis (12/3).
Ia mengatakan pembangunannya ini memang akan dilakukan secara zonasi sebagaimana rencana pembangunan. Setidaknya ada 3 zonasi yang diberlakukan yakni KIPP, Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN) yang 56 ribu hektar dan Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN) dengan luas area kurang lebih 256 ribu hektar.
"Di K-IkN nantinya akan dibangun pangkalan militer dan tak menutup kemungkinan adanya klaster pendidikan, kesehatan dan klaster pemukiman non ASN hingga co working space," katanya.
Baca juga: Infrastruktur Ibu Kota Baru Mulai Dibangun Oktober-November 2020
Diungkapkan dirinya, nantinya IKN akan memakai konsep yang modern. Untuk hal transportasi, akan ada pedestrian, sepeda dan angkutan umum. Sedangkan untuk hunian VIP rencananya akan dibangun berbentuk rumah susun dengan mengedepankan material lokal, urban farming hingga zona nyaman untuk berjalan.
Sementara itu, tahapan program kerja awal pembangunan 2019-2024 selain menyusun urban desain, ada pula perencanaan dan pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, drainase dengan estimasi biaya sebanyak Rp 466 Triliun.
"KPBU dan swasta diharapkan jadi sumber utama pembiayaan," katanya. Ia kemudian melanjutkan, angka tersebut terdiri dari 19,2% atau Rp 89,4 triliun berasal dari APBN atau hasil kerjasama pembiayaan aset, 54,4% atau Rp 253,4 triliun dari KPBU dan Rp 123,2 triliun dari swasta. (OL-4)
