INDONESIA dalam kurun terakhir seakan berada dalam darurat radikal dan radikalisme. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menawarkan untuk mengarusutamakan moderasi dalam menghadapi radikalisme.
"Moderasi diperlukan sebagai jalan alternatif dari deradikalisasi agar sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi tengah dan karakter bangsa Indonesia yang moderat" kata Prof Haedar Nashir dalam pidato pengukuhan Guru Besa ilmu sosiologi, bertajuk Moderasi Indonesia dan Ke-Indonesiaan Perspektif Sosiologi di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (12/12/2019).
Haedar menyebut, moderasi menjadi rujukan strategi dalam menghadapi radikalisme di Indonesia. Moderasi Indonesia dan keindonesiaan merupakan keniscayaan bagi kepentingan masa depan Indonesia yang sejalan dengan landasan, jiwa, pikiran, dan cita-cita kemerdekaan. Hal tersebut terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan spirit para pendiri bangsa.
"Indonesia harus dibebaskan dari segala bentuk radikalisme, baik dari tarikan ekstrem ke arah liberalisasi dan sekularisasi maupun ortodoksi dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan, yang menyebabkan Pancasila dan agama-agama kehilangan titik moderatnya yang autentik di negeri ini," kata dia.
Sebelum memaparkan pandangannya soal moderasi, Haedar dalam kesempatan itu sempat mengkritik terminologi radikalisme di Indonesia yang menjadi bias dan peyoratif. Pasalnya, radikalisme di Indonesia terbatas ditujukan objeknya pada radikalisme agama, khususnya Islam.
baca juga: Yuk Intip Hukuman untuk Koruptor di Berbagai Negara di Dunia
Ketika radikalisme dimaknai sebagai pandangan dan orientasi ekstrem dan keras, melahirkan banyak masalah yang merugikan hajat hidup rakyat dan bertentangan dengan spirit kemerdekaan tahun 1945. Radikalisme ideologi, politik, ekonomi, dan budaya dapat disimpulkan sama bermasalah dengan radikalisme atau ekstremisme beragama bagi masa depan Indonesia.
