Jumat 29 November 2019, 17:45 WIB

Pemekaran Wilayah Papua, Legislator Usul Amandemen UU Otsus

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pemekaran Wilayah Papua, Legislator Usul Amandemen UU Otsus

DOK DPR RI
Anggota Komisi II DPR RI John Siffy Mirin.

 

Pembahasan rencana pemekaran wilayah Papua menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Menanggapi pembahasan itu, Anggota Komisi II DPR RI John Siffy Mirin berpesan, rencana mengenai pemekaran Provinsi Papua harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan aspek sosial, budaya, sumber daya manusia dan ekonomi setempat.

Rujukannya, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 76 mengatakan bahwa Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan memperhatikan sungguh aspek sosial, budaya, sumber daya manusia, dan ekonomi daerah. Menurut John, apabila negara memaksakan, pasti melanggar amanat UU Nomor 21 Tahun 2001.

Untuk itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Papua ini menyarankan, amandemen UU Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 harus menjadi prioritas harus masuk prioritas Prolegnas Tahun 2020 dengan tujuan mulia agar hak-hak tentang orang asli Papua bisa di-cover melaui UU Otsus. Apalagi, pemekaran wilayah Papua ini masih pro kontra di Papua.

“Sebaiknya, tanyakan kepada masyarakat Papua bahwa pemekaran itu boleh atau tidak. Tapi, tanpa kita tanyakan pun UU Otsus harus menjadi perhatian utama. Karena, UU Otsus ini kan belum amandemen, sepanjang belum amandemen tidak ada ruang untuk pemekaran. Untuk itu, saran saya kita amandemen UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 menjadi prioritas Prolegnas 2020,” saran John di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (28/11/2019).

John mengungkapkan, alasan di balik pentingnya UU Otsus yang mengatur tentang pemekaran Provinsi Papua ini mendesak untuk segera dilakukan. Sebab, sepanjang UU Otsus ini belum direvisi, maka sepanjang itu juga tidak ada ruang untuk pemekaran wilayah. Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga berpesan bahwa untuk mengatasi masalah di tanah Papua ada hanya ada dua hal penting yang harus dilakukan Pemerintah.

“Pertama, yaitu untuk kesenjangan kesejahteraan itu harus segera dilakukan amandemen UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001. Sedangkan untuk mengatasi konflik dialog dengan kelompok yang berseberangan, maka jalan dialog sangat penting untuk ditempuh. Hanya dengan jalan dialoglah mampu menjawab permasalahan yang  ada di tanah Papua,” pungkasnya. (RO/OL-10)

Baca Juga

MI/M IRFAN

Kejagung Periksa Enam Saksi Terkait Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

👤Tri subarkah 🕔Selasa 19 Januari 2021, 20:32 WIB
Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Badan Pengelola Jaminan Sosial...
MI/Susanto

Mendagri Wanti-wanti Potensi Konflik Kepentingan Panja Pilkada

👤Sri Utami 🕔Selasa 19 Januari 2021, 20:10 WIB
Mendagri menilai pergumulan bisa terjadi, karena adanya usaha partai politik tertentu untuk mendukung pasangan calon kepala daerah yang...
Antara

Kejagung Periksa Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 19 Januari 2021, 19:48 WIB
Penyidik juga memeriksa empat lainnya selain Sonny. Keempatnya berinsial HS, IWS, BE, dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya