Pemerintah Cari Jalan Prosedural Pemekaran Papua

PEMERINTAH menilai wacana pemekaran Papua yang memang sangat dibutuhkan secara politis, ekonomis, dan administratif, tetap perlu diantisipasi. Tujuannya agar tidak timbul kecemburuan dari daerah lain yang juga menginginkan hal serupa.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kepada wartawan seusai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (31/10).

Menurutnya, wacana penambahan provinsi baru di bumi cenderawasih sejauh ini masih dianalisis oleh seluruh pihak terkait. "Saya sudah bicara dengan Mendagri (Tito Karnavian) bahwa pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya," kata Mahfud.

Baca juga : Menkeu: Anggaran Pemekaran Provinsi Papua Selatan Tunggu UU

Pencarian langkah prosedural, terang dia, bertujuan untuk mencegah timbulnya kecemburuan dari daerah lain. Menurut dia, wilayah Papua sangat luas dan pemekaran pun menjadi alternatif untuk menjawab persoalan.

"Wacana pemekaran itu penjurunya ada di mendagri. Nah, mendagri yang akan melakukan itu, kita tidak boleh intervensi. Kita (Kementerian Polhukam) hanya mengkoordinasikan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan alasan pemekaran provinsi baru di Papua karena pemerintah ingin menjaga keamanan dan kondusifitas di wilayah tersebut. Dasar pemekaran pun diakuinya merujuk data intelijen. (OL-7)