Tugas Wapres Sudah Digariskan Konstitusi

PEMILIHAN nama KH Ma'ruf Amin oleh Joko Widodo sebagai pasangannya dalam kontestasi Pilpres 2019 cukup mengagetkan banyak pihak. Sosok yang dikenal banyak kalangan terutama ulama ini pun akhirnya resmi dilantik untuk melaksanakan tugas sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Jokowi untuk periode 2019-2024.

Banyak pihak berharap pria kelahiran Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943 itu bisa memainkan peran besar dalam menjawab persoalan-persoalan kebangsaan yang tengah mengemuka saat ini.

Berikut petikan wawancara khusus wartawan Media Indonesia Ade Alawi, Emir Chairullah, dan Dhika Kusuma Winata di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Pada pelantikan Presiden Jokowi 2014 dirayakan meriah, namun pada kali ini arak-arakan ditiadakan. Kenapa?
Pertama, hal itu agar tidak ada kemeriahan yang berlebihan. Agar sederhana saja. Situasi kita saat ini ada banyak masalah yang dihadapi. Kedua, kesederhanaan juga agar tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang punya niat tidak baik. Itu juga sifatnya antisipatif.

Pembagian tugas dengan Pak Jokowi nantinya seperti apa? Sudah dibicarakan?
Sebagai wakil presiden tentu sesuai dengan konstitusi berkewajiban membantu presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Tugas-tugas yang tentunya sudah digariskan dan termaktub dalam visi misi yang kami janjikan waktu kampanye.

Secara khusus wakil presiden, seperti pada masa yang lalu, melaksanakan tugas yang ditugaskan presiden terhadap masalah tertentu. Itu seperti juga yang dilakukan Pak JK (Jusuf Kalla). Sangat mungkin juga ada inisiatif-inisiatif dari wakil presiden yang perlu dilaksanakan atas persetujuan presiden.

Bidang apa saja yang akan Anda kelola?
Seperti yang diberikan ke Pak JK. Misalnya masalah kemiskinan, reformasi birokrasi, penanggulangan bencana, dan kesehatan terutama mengenai stunting. Anak-anak Indonesia masih mengalami stunting sekitar 30%. Nah itu kan harus turun paling tidak sampai 20%.

Mungkin juga ada penambahan tugas lain. Sebagai ulama, saya tentu punya tugas bagaimana membangun kerukunan. Kemudian, menghadapi radikalisme dan terorisme.

Harus ada upaya tidak hanya deradikalisasi tapi juga penangkalan atau kontraradikalisme. Itu dilakukan bukan hanya di hilir tapi juga sejak hulu. Itu harus dikoordinasikan karena menyangkut banyak kementerian dan badan negara yang bersangkutan.

Kemudian yang spesifik juga saya akan mengupayakan supaya produk halal di Indonesia bukan hanya tertuju pada sertifikasi, tapi membangun industri halal. Itu supaya Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal dan menjadi tukang stempel (sertifi kasi) halal. Jadi kita ingin Indonesia bisa menjadi produsen produk halal yang bisa mengekspor ke berbagai negara.

Bagaimana dengan masalah Papua? Dana otonomi khusus digelontorkan banyak, bidang infrastruktur dan kesehatan dibangun, dan lainnya, namun masih ada resistensi terhadap pusat?
Saya melihat ada dua kemungkinan. Ada hal-hal yang masih dirasakan masyarakat Papua yakni ketidakadilan. Tapi, sebenarnya itu tidak besar. Yang memperbesar persoalan tersebut ialah adanya provokasi. Ketika ada provokasi, segala persoalan biasa menjadi besar. Hal itu juga tidak hanya terjadi di Papua.

Karena itu ke depan kita akan membangun dialog dengan tokoh-tokoh adat dan agama. Sehingga kita tahu akar masalah utama dan harus diselesaikannya seperti apa. Pada era Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid) gejolak di Papua berhasil diredam melalui pendekatan kultural.

Apakah strategi serupa akan dilakukan?
Ya, kita akan melakukan pendekatan kultural. Kita ingin menghimpun berbagai aspirasi mengenai masalah yang muncul. Kita juga berharap rakyat Papua menjadi masyarakat yang kebal terhadap provokasi. Provokasi paling kuat (digunakan) untuk isu Papua merdeka.

Kita akan membangun Papua damai yang penuh persaudaraan. Papua adalah kita dan kita adalah Papua.

Mengenai koalisi, sejumlah partai yang sebelumnya berseberangan kini merapat. Apakah Anda tidak khawatir koalisi jadi gemuk dan berpotensi menimbulkan konflik dalam kabinet?

Pembentukan kabinet sudah ada kriteriakriteria yang digariskan. Mereka akan mencerminkan dari partai dan profesional. Mereka juga mencerminkan perwakilan daerah, agama, keseimbangan laki-perempuan, dan yang penting juga mampu mengeksekusi program.

Saat ini Pak Jokowi sedang mempertimbangkan andai kata partai nonkoalisi masuk atau tidak dampaknya seperti apa. Jadi apa pun yang nantinya diputuskan Pak Jokowi, saya berharap tidak akan menimbulkan konflik dalam koalisi.

Prabowo (Ketum Gerindra) misalnya juga mengatakan andai kata tidak masuk koalisi akan tetap bersama-sama membangun Indonesia damai.

Anda juga terlibat dalam diskusi penyusunan kabinet?
Tentu saja.

Soal revolusi mental tampaknya jalan di tempat. Apakah ada konsep lain ke depan?

Revolusi mental mutlak dalam rangka nation building. Ini menjadi penting karena menyangkut seperti apa bangsa yang ingin kita bangun. Tentu Indonesia yang maju, rukun, dan sejahtera.

Menurut saya revolusi mental perlu dibangun melalui pendekatan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian pembangunan karakter melalui pembangunan sumber daya manusia. Saya melihat budaya saling menghargai, membantu, dan menolong itu juga harus kita hidupkan.

Juga semangat untuk berkompetisi yang tinggi perlu dibangun lagi untuk meningkatkan daya saing. Jika itu terus dibangun melalui berbagai saluran secara terintegrasi, revolusi mental bisa diwujudkan.(H-1)