Mobilisasi Massa Tetap Dilarang

PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan muruah dan nama baik NKRI dipertaruhkan dalam pelantik-an presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

TNI dan Polri bergandengan tangan dengan seluruh kementerian/lembaga, termasuk lapisan masyarakat, untuk memastikan kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan kesuksesan acara itu.

"Laksanakan koordinasi ketat, baik dengan satuan atas, samping, maupun satuan bawah. Laksanakan pula koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait lain. Hilangkan ego sektoral yang sempit. Saatnya kita berbuat untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara," tegas Marsekal Hadi saat memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan dalam Rangka Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, kemarin.

Pelaksanaan apel gelar pasukan itu untuk memeriksa kesiapan akhir seluruh satuan, personel, alat perlengkapan, dan alutsista yang bakal digunakan.

"Seluruh komandan satuan harus senantiasa memastikan anggotanya memahami siapa berbuat apa agar tidak terjadi gangguan dalam pelaksanaan tugas," tegasnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan telah mengeluarkan diskresi untuk tidak memberikan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa.

Hal itu dilakukan lantaran pihaknya tak ingin kecolongan seperti saat unjuk rasa yang terjadi di sekitar Gedung DPR/MPR akhir bulan lalu yang berakhir ricuh.

"Kita ingin memberikan imbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak memobilisasi massa karena hal itu memiliki psikologi publik, psikologi massa, psikologi crowd. Crowd itu bisa mudah sekali menjadi mob," kata Jenderal Tito.

Saat pelantikan presiden, kegiatan car free day ditiadakan. (Gol/Tri/Ssr/Ins/X-10)