ASN Dinilai belum Menjiwai Pancasila

NILAI-NILAI Pancasila di lingkungan pemerintahan mulai proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga promosi jabatan terus dibumikan. Selain untuk mencegah perilaku menyimpang seperti korupsi, hal itu juga dimaksudkan untuk memastikan kerja pelayan masyarakat sesuai dasar negara.

Apalagi, menurut Pelaksanaan Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono, berdasarkan riset sejumlah lembaga, terdapat oknum ASN yang tidak setuju dengan Pancasila.

"Itu kan jadi lucu, menjadi ASN, tetapi tidak suka Pancasila," papar Hariyono di sela Rapat Koordinasi Nasional bertajuk Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan, saat pertama kali penerangan tes wawasan kebangsaan dalam seleksi CPNS, hanya 20% yang berhasil lulus, sedangkan 80% lainnya gagal. Artinya, itu tidak memahami karakter dan jati diri bangsa.

"Hal itu sangat memprihatinkan karena sejak 1998-2016 Pancasila tidak wajib diajarkan di pendidikan dasar hingga perguruan tinggi juga di pemerintahan. Padahal, sebagai dasar negara, Pancasila sudah final. Namun, sebagai cita-cita bangsa belum final. Karena itu, kita harus perjuangan supaya terwujud," ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata dia, BPIP terus menjalin kerja sama dan melakukan koordinasi dalam rangka memperkuat pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. Pasalnya, Pancasila telah final sebagai dasar negara, tetapi untuk cita-cita belum final sehingga harus diperjuangkan bersama-sama.

Salah satu caranya, lanjut dia, BPIP berusaha memastikan penyelenggara negara bekerja dan berpikir sesuai dengan pesan dan tuntutan Pancasila. Itu dimulai dengan menerapkan tes wawasan kebangsaan dalam proses seleksi CPNS yang telah dimulai pada 2018.

Pencopotan

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tjahjo Kumolo mengemukakan contoh kasus mengenai adanya ASN yang tidak setuju dan tidak menyukai Pancasila.

Tjahjo pun mengatakan dirinya telah mengeluarkan sanksi pencopotan jabatan atau non-job terhadap seorang pegawai Kanwil Kemenkum dan HAM di Balikpapan setelah terbukti mengunggah dukungan terhadap ideologi khilafah. Itu bentuk sanksi tegas terhadap penyelenggara negara yang berseberangan dengan Pancasila.

"Saya sebagai Plt Menkum dan HAM baru menon-job-kan salah satu pegawai Kemenkum dan HAM karena dia membuat konten yang proideologi selain Pancasila. Itu kejadiannya baru kemarin, pelakunya salah satu pegawai di Kanwil Kemenkum dan HAM di Balikpapan," terang Tjahjo seusai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta, Rabu (16/10).

Menurut Tjahjo, pemberian sanksi tegas itu sudah melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu juga merupakan contoh bagi ASN lain supaya tidak menyimpang dari Pancasila, ideologi yang telah disepakati seluruh lapisan masyarakat sejak merdeka. "Saya minta Irjen usut dan langsung non-job," tegasnya.

Bila menyangkut sanksi pidana, Tjahjo menyerahkan hal itu kepada kepolisian dan masuk delik aduan.

"Isinya nanti kalau saya bacakan, nanti disebut mengumumkan lagi. Intinya dia mengatakan saat ini era kebangkitan (khilafah). Maka PNS di Kemendagri termasuk di lingkup Kemenkum dan HAM, termasuk BNPT, kalau ada nyinyir terhadap ideologi Pancasila dan menyebarkan ideologi lain, ya kami non-job-kan, dan silakan posting-an itu terbuka, karena ini delik aduan, ya bisa disampaikan kepada polisi," pungkasnya. (X-6)