Masyarakat Indonesia di AS Kecam Upaya Pembunuhan Wiranto

MASYARAKAT Indonesia di Amerika Serikat yang tergabung dalam konsolidasi relawan lintas organisasi Amerika Bersatu menyuarakan keprihatinan mereka dan mengecam upaya pembunuhan terhadap Menko Polhukam RI, Wiranto pada 10 Oktober 2019 di Pandeglang, Banten.

Ronny Rusli dari Dallas, Texas, selaku Chairman dari Amerika Bersatu dalam keterangan resminya meminta pemerintah mengusut tuntas dan mengambil langkah tegas terhadap semua pengganggu ketentraman dan kedamaian di Tanah Air.

"Terutama atas kelompok-kelompok radikal yang memaksakan kehendak dan ideologi melalui tindak kekerasan," ujar Ronny, Jumat (11/10).

Hal senada disampaikan oleh Indradi Partowardojo, sesepuh Amerika Bersatu dari Washington, D.C. dan salah satu pendiri dari organisasi #DC4INDONESIA.

"Peristiwa ini adalah bukti bahwa radikalisme dan intoleransi telah menjadi ancaman nyata bagi NKRI, dan harus dibasmi habis hingga ke akar-akarnya. Mari kita kembalikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang toleran, rumah untuk semua orang, apapun suku bangsa, agama, ras dan budayanya."

Dukungan penuh bagi pemerintah untuk membasmi radikalisme juga datang dari warga Indonesia di Vancouver, Canada.

"Pemerintah harus tegas dalam menindak, melibas segala bentuk radikalisme. Kami mendukung penuh usaha pemerintah sebisa kami dalam hal ini," jelas Rossy warga Indonesia di Vancouver.

Tanggapan serupa juga datang dari Ita Quattrone dan Lusi Sumarna koordinator Amerika Bersatu di Florida. Mereka berharap Indonesia aman, tenteram dan damai.

Amerika Bersatu meminta agar pemerintah menghukum pelaku rencana aksi pembunuhan terhadap Wiranto. Syaiful Hamid, salah satu sesepuh Amerika Bersatu yang juga pendiri dari Indonesian House of New York berpendapat bahwa tindakan tegas pemerintah harus dimulai pada pembersihan aparat negara dari paham radikalisme.

baca juga: Jokowi Isyaratkan Rangkul Demokrat

"Saya percaya upaya ini merupakan gunung es dari bahaya laten radikalisme bukan dari dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri. Bahkan sudah jelas banyak aparat kita yang tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945," ujarnya berapi-api.

Syaiful melanjutkan walaupun Indonesia menganut sistem demokrasi dan kebebasan berpendapat, tetapi sudah saatnya negara memberikan batasan dalam mengemukakan pendapat. (OL-3)