Jokowi Pilih Menteri yang Mampu Menjabarkan Visi-Misi Pemerintah

PRESIDEN Joko Widodo dipastikan lebih leluasa dan percaya diri memilih para menteri yang kelak membantunya di pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Hal itu dikemukakan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto dalam Diskusi Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta ini Minta Itu, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, kemarin.

"Pasalnya, Jokowi tidak mencalonkan lagi. Dengan demikian, Jokowi fokus membangun narasi kebangsaan tanpa tersandera kepentingan partai politik. Misalnya, fokus periode keduanya pembangunan sumber daya. Seperti apa itu kalau parpol hanya memikirkan kepentingan mereka," kata Sunanto.

Berbeda kondisinya dengan periode pertama kepemimpinan Jokowi yang masih dilematis mengatur langkah. Apabila Jokowi tetap mengamini kepentingan parpol di kabinet, justru menghambat pencapaian visi-misi selama lima tahun ke depan.

"Jokowi fokus saja terhadap calon menteri dari kalangan profesional yang mampu mengimplementasikan visi-misi hingga ke bawah," lanjut Sunanto.

Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera pada kesempatan yang sama mengakui kentalnya lobi-lobi politik dari parpol menjelang pelantikan presiden dan pengumuman susunan kabinet.

"Karena tidak ada koalisi tanpa syarat.Sekalipun Jokowi bukan dari kalangan elite politik, tapi menjadi presiden melalui parpol. Kepentingan parpol pasti ada, termasuk dalam penyusunan kabinet," ujar Kapitra.

Kapitra menilai sebagai kewajaran jika partai pendukung meminta jatah kursi di kabinet ataupun BUMN karena mereka punya andil memenangkan Jokowi.

Di sisi lain, pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, berpendapat partai nonkoalisi sebaiknya berperan sebagai pengontrol di parlemen, bukan ikut bergabung dalam pemerintahan.

"Partai yang kemarin berkongsi sebagai oposisi sudah seharusnya berperan sebagai pengontrol di DPR," ungkap Gun Gun kepada Media Indonesia, kemarin.

Dalam penilaian Gun Gun, partai nonkoalisi tidak perlu bergabung dalam pemerintahan untuk mendukung kebijakan propublik. Oposisi masih bisa berkontribusi bagi kepentingan publik dengan mendukung kebijakan yang prorakyat.

"Sikap politik bisa saja bertemu dengan kepentingan publik. Meskipun oposisi,  selama kebijakan pemerintah menguntungkan masyarakat, ya bisa bersepakat. Bukan berarti posisi politiknya ada di dalam koalisi pemerintahan," jelas Gun Gun.

"Dalam demokrasi, itu kurang sehat karena kepentingan yang berbeda harus dikanalisasi lewat suara partai di DPR. Di situ pentingnya kekuatan di luar pemerintahan untuk membangun demokrasi," tandas Gun Gun Heryanto. (Nur/Ant/X-3)